Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Lembaga "SurveiRp" Turut Jadi Penyebab Elektabilitas Partai Korup Tetap di Atas

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 10:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Lembaga “SurveiRp” atau lembagai survei bayaran yang bekerja karena pesanan turut menjadi salah satu penyebab elektabilitas partai korup masih berada di jajaran atas.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengurai sejumlah alasan atau penyebab elektabilitas partai yang banyak kadernya terlilit kasus korupsi masih berada di papan atas.

Pertama, karena masyarakat umum yang terjaring sample survei kemungkinan adalah masyarakat yang apolitik.

“Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini termasuk informasi tentang partai paling korup," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).

Selanjutnya, kata Ubedilah, adalah masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik, yaitu korupsi uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin.

Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih, mestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin.

“Rakyat seharusnya memberi sanksi kepada partai yang korup itu dengan sikap tidak lagi memilih partai penguasa yang korup itu," sambung Ubedilah.

Kemudian, kata Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini, adalah menggambarkan bahwa antara rakyat dengan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif.

"Partainya korup rakyatnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara. Maknanya negara sudah rusak secara moral karena elit dan rakyatnya sama-sama senang korupsi," kata Ubedilah.

Terakhir adalah jika rakyat secara empirik masih rasional, bersikap kritis dan antikorupsi, maka tingginya elektabilitas partai penguasa yang korup bukan realitas yang sebenarnya.

"Artinya ada kemungkinan survei yang dilakukan adalah survei bayaran, SurveiRp yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Ini tentu lebih miris karena dilakukan kelompok yang mengaku lembaga penelitian," pungkas Ubedilah.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Angkat Bicara Soal Kasus Brigjen Junior, Ketum PPAD: Pimpinan TNI Perlu Kearifan Tinggi

Selasa, 12 Oktober 2021 | 22:18

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

KPK Terus Telusuri Penerimaan Uang Suap oleh Bupati Puput Tantriana Sari dan Suaminya

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:29

Komandan Kelompok Jihad Jamaat Nasr Al-Islam Wal Muslimin Tewas di Tangan Pasukan Prancis

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:23

Sosok Santri dan Perang Badar Melawan Korupsi di Bumi Pertiwi

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:06

Tasmania Siap Buka Kembali Perbatasan untuk Pengunjung Lokal dan Internasional Mulai Pertengahan Desember

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:04

Melkiades Laka Lena: Dua Tahun Jokowi-Maruf Mampu Jawab Tantangan Pengendalian Pandemi Covid-19

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:56

Kembangkan Ekonomi Syariah, Erick Thohir Buka Perwakilan Khusus MES di Luar Negeri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:54

Jelang Pemilihan Ketum IMM ke-XIX, Keran Dukungan untuk MHP Makin Deras

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:54

Kecepatan Tak Terkontrol, Pesawat Kargo Jayawijaya Dirgantara Tergelincir di Bandara Sentani

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:44

Misbakhun: Dua Tahun Jokowi-Maruf Berhasil Seimbangkan Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:24

Permudah Pembelian Uang Kripto, Walmart Luncurkan ATM Bitcoin

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:21

Selengkapnya