Berita

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Pandemi Berkepanjangan, Cak Imin: Saatnya Membangun Politik Kesehatan

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 08:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia selama lebih dari satu tahun harus menjadi titik sadar bagi pemangku kebijakan untuk membangun politik kesehatan. Hal itu penting karena bangsa ini sedang menghadapi berbagai persoalan kesehatan, terutama infrastruktur kesehatan.

”Intinya pandemi telah membawa kita pada suasana sulit. Kita perlu melakukan pembangunan politik kesehatan," kata Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8).

Pembangunan politik kesehatan tersebut penting karena sejauh ini, infrastruktur kesehatan di Indonesia belum benar-benar memadai. Padahal, jelas Cak Imin, harapan soal penanganan kesehatan rakyat sudah mulai tumbuh sejak disahkannya Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


"Tapi ternyata kita lupa tidak diimbangi dengan perangkat infrastruktur kesehatan yang memadai,” jelasnya.

Cak Imin mengatakan, saat terjadi puncak kasus Covid-19 di Jakarta beberapa waktu lalu, rumah sakit tidak berdaya. Hingga pihaknya mengaku miris dan tidak tega melihat kondisi pasien yang kritis dan belum tertangani oleh tim dokter lantaran rumah sakit penuh.

”Pasien menumpuk. Saya tidak menghitung jumlah penularan, tapi ketika rumah sakit tak mampu menampung, itu berarti sangat berbahaya. Ada pasien yang SOS, emergency, tidak diterima rumah sakit, akhirnya meninggal,” tuturnya.

Kondisi pandemi ini, kata Cak Imin, juga mengakibatkan semua anggaran tersedot untuk penanganan pandemi. Pemerintah juga sudah pada level kesulitan untuk mengatur pembiayaan.

"Tentu akibat yang lebih parah adalah krisis ekonomi, mandeknya seluruh aktivitas ekonomi. Apalagi ketika ada PSBB dan PPKM,” tandas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya