Berita

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Pandemi Berkepanjangan, Cak Imin: Saatnya Membangun Politik Kesehatan

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 08:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia selama lebih dari satu tahun harus menjadi titik sadar bagi pemangku kebijakan untuk membangun politik kesehatan. Hal itu penting karena bangsa ini sedang menghadapi berbagai persoalan kesehatan, terutama infrastruktur kesehatan.

”Intinya pandemi telah membawa kita pada suasana sulit. Kita perlu melakukan pembangunan politik kesehatan," kata Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8).

Pembangunan politik kesehatan tersebut penting karena sejauh ini, infrastruktur kesehatan di Indonesia belum benar-benar memadai. Padahal, jelas Cak Imin, harapan soal penanganan kesehatan rakyat sudah mulai tumbuh sejak disahkannya Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


"Tapi ternyata kita lupa tidak diimbangi dengan perangkat infrastruktur kesehatan yang memadai,” jelasnya.

Cak Imin mengatakan, saat terjadi puncak kasus Covid-19 di Jakarta beberapa waktu lalu, rumah sakit tidak berdaya. Hingga pihaknya mengaku miris dan tidak tega melihat kondisi pasien yang kritis dan belum tertangani oleh tim dokter lantaran rumah sakit penuh.

”Pasien menumpuk. Saya tidak menghitung jumlah penularan, tapi ketika rumah sakit tak mampu menampung, itu berarti sangat berbahaya. Ada pasien yang SOS, emergency, tidak diterima rumah sakit, akhirnya meninggal,” tuturnya.

Kondisi pandemi ini, kata Cak Imin, juga mengakibatkan semua anggaran tersedot untuk penanganan pandemi. Pemerintah juga sudah pada level kesulitan untuk mengatur pembiayaan.

"Tentu akibat yang lebih parah adalah krisis ekonomi, mandeknya seluruh aktivitas ekonomi. Apalagi ketika ada PSBB dan PPKM,” tandas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya