Kabinet Joko Widodo-Maruf Amin/Net
Koordinasi antar menteri tidak berjalan baik dan penanganan pandemi Covid-19 dinilai buruk, yang dipertegas dengan hasil dari beberapa lembaga survei sepatutnya jadi pertimbangan agar Presiden segera merombak kabinetnya.
Demikian antara lain disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).
Menurut Jamil, buruknya komunikasi publik pemerintah dinilai sebagai satu sebab tak efektifnya penanganan Covid-19. Yang lebih mengkhawatirkan dampak pandemi Covid-19 seperti resesi ekonomi dan banyaknya karyawan yang di PHK tak dapat diatasi kabinet Jokowi. Daya beli terus merosot, sehingga masyarakat semakin frustasi.
"Karena itu, selayaknya beberapa menteri di reshuffle," tandas Jamil.
Salah satunya yang harus diganti ialah Menteri Komunikasi dan Informatika. Karena menurut Jamil, Menkominfo harus bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik selama pandemi Covid-19. Meskipun sudah kerap dikritik, namun tetap saja komunikasi publik tidak ada perubahan yang berarti.
"Ini mengindikadikan Menteri Komunikasi dan Informatika tidak cukup mampu untuk membenahi komunikasi publik," kata dia.
Selain itu, Menteri yang langsung menangani Covid-19 juga selayaknya di reshuffle. Misalnya, Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Erich Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Mereka ini harus bertanggung jawab atas berlarutnya penanganan Covid-19. Mereka ini tampaknya tak cukup cakap untuk menangani pandemi Covid-19. Karena itu perlu penyegaran agar Indonesia lebih cepat keluar dari pandemi tersebut," ujar Jamiluddin.
Kemudian yang menurutnya segera diganti ialah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Sebab, kata Jamil, Ida tak mampu mengerem meluasnya PHK dan karyawan yang dirumahkan selama Covid-19. Ida juga dianggap tak ada inovasi untuk mencari solusi mengatasi meningkatnya pengangguran di tanah air.
"Kalau reshuffle tidak dilakukan, dihawatirkan kepuasan masyarakat terhadap kabinet Jokowi akan semakin terjun payung. Hal ini tentu dapat membahayakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia," demikian Jamiluddin.
