Berita

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie/Net

Politik

Jimly Asshiddiqie: Kalau Baca Sejarah, Perdebatan Agama dan Bangsa Tidak Ada Lagi

MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | 22:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa pembahasan mengenai Pancasila harus terus dilakukan.

Tujuannya, untuk membuka perspektif dengan prinsip dan fundamental menyangkut negara dan filosofi bernegara.

Demikian disampaikan Prof. Jimly dalam acara diskusi virtual bertemakan Pancasila 18 Agustus 1945, Minggu malam (22/8).


“Pilihan yang saya sangat tepat, dan baik untuk kita perbincangkan. Agar generasi penerus tahu,” ucap Jimly.

Menurutnya, sejarah selalu dibaca antakronistik yang diartikan selalu dibaca dan ditentukan oleh siapa saja yang berada di tingkat elite, terutama kekuasaan.

"Maka, kalau orang yang tidak berkuasa atau massa yang tidak berkekayaan cukup rawan dihegemonik cara menafsirkan sejarah. Karena ini penting untuk dibahas terus-menerus,” katanya.

Pimpinan DPD RI ini menambahkan, di Indonesia sendiri telah terjadi polarisasi sejak awal bangkitnya Pancasila, yakni antara Islam dan kebangsaan.

"Jadi dua ide besar itu, apa namanya sangat disayangkan sejak awal sudah terbentuk menjadi polarisasi,” imbuhnya.

Berbeda dengan Amerika Serikat, kata Jimly, polarisasi di negeri Paman Sam tersebut sudah tumbuh sebelum merdeka dan menjadi masyarakat industri, sehingga pengelompokan masyarakat di AS yakni antara kaum buruh dan produsen.

"Itu tercermin kaum elite di partai republik, sedangkan buruh seperti di Eropa partai buruh tapi di AS disebut Partai Demokrat. Meskipun partainya banyak, tidak ada larangan, yang menonjol dua. Karena dua setengah abad itu masyarakat politiknya terpolarisasi menjadi dua. Tapi dua yang rasional objektif menyangkut dua-duanya urusan duniawi,” katanya.

Di Indonesia sendiri, polarisasi terjadi antara agama dan bangsa dengan perdebatan yang cukup panjang.

Menurutnya, seharusnya perdebatan antara agama dan bangsa tidak perlu dilakukan.

Jimly meyakini, kalau membaca sejarah dengan benar maka, tidak akan terjadi lagi generasi yang mudah terperosok ke dalam polarisasi yang irasional.

"Di kita ini tidak begitu, antar kebangsaan dengan ke-Islam-an. Antara dunia dan akhirat, maka debatnya kadang tidak rasional, penuh emosi, karena menyangkut soal keyakinan, mestinya tidak ada lagi,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya