Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M. Ali/Net

Politik

Nasdem Desak Aparat Tangkap Oknum Satpol PP Sorong yang Bubarkan Vaksinasi

MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | 07:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hukum tertinggi di saat bencana seperti saat ini adalah keselamatan rakyat. Atas alasan itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M. Ali mengecam keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul secara gotong royong oleh masyarakat.

Salah satunya, soal sikap  Satpol PP Kota Sorong, Papua Barat, yang membubarkan vaksinasi massal yang digelar Partai Nasdem.

Vaksinasi Covid-19 massal yang digelar di Terminal Remu sempat diwarnai adu mulut antara panitia dengan petugas Satpol PP setempat hingga akhirnya dibubarkan.


“Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan,” katanya kepada wartawan, Minggu (22/8).

Dia mengurai bahwa program vaksinasi massal yang diinisiasi Partai Nasdem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Partai Nasdem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pelaksana vaksinasi.

Menurutnya, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak.

“Nasdem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini,” tegas Ali.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini mengatakan terus mengawal program vaksinasi massal yang dilakukan partainya di berbagai daerah. Dia menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Arogansi birokrat seperti yang terjadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham di mana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi,” gugatnya.

Ketua Fraksi Nasdem DPR itu akan mengambil langkah lebih serius jika upaya penyelamatan rakyat Kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya Covid-19 dihalangi.

“Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi massal di Kota Sorong,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya