Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/RMOL
Terpaan isu miring yang dilontarkan banyak pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbanding terbalik dengan catatan Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI)
Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi mengatakan, pihaknya mencatat berbagai hasil kinerja positif KPK yang merupakan lembaga negara yang bekerja sesuai undang-undang.
"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," ujar Azmi dalalm keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/8).
Menurut Azmi, kinerja KPK bisa disaksikan dalam menjalankan tugasnya yang sangat profesional, akuntabel dan transparan. Selain itu seluruh kebijakan di internalnya, serta program kerja yang di jalankan merupakan hasil kolektif kolegial para komisioner KPK.
"Bahwa penuntasan berbagai kasus korupsi di era KPK saat ini akan mengalami kemajuan yang signifikan," katanya.
Selain itu, Azmi juga melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang di pimpin oleh Firli Bahuri masih sangat besar, dan menaruh kepercayaan yang kuat bahwa lembaga antirasuah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan korupsi di Indonesia.
"Serta mampu membawa Indonesia keluar dari problem korupsi akut," imbuhnya.
Hal tersebut, lanjut Azmi, bisa disaksikan dari berbagai kebijakan KPK yang semakin inovatif, kreatif dan modern dalam melakukan aktivitas pemberantasan korupsi melalui berbagai strategi dengan melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
"Di samping penangkapan, OTT (Operasi Tangkap Tangan), berbagai perubahan kebijakan yang mengarah pada perbaikan mampu di desain oleh komisioner KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri saat ini," tuturnya.
Menurut Azmi, banyak perubahan yang telah berhasil di eksekusi di era Firli Bahuri menjadi ketua KPK. Mengenai perubahan, ia memandangnya sebagai suatu kewajaran dan tidak ada yang salah, selama perubahan itu sesuai dengan Perencanaan Strategis di KPK dalam trisula pemberantasan korupsi.
"Yaitu pendidikan masyarakat supaya tidak mau korupsi, pencegahan supaya tidak ada kesempatan dan peluang untuk korupsi, dan penindakan supaya takut korupsi," paparnya.
Berbagai perubahan untuk memajukan KPK, dinilai Azmi, telah berhasil dilakukan oleh Firli Bahuri untuk memajukan KPK.
Sebagai elemen masyarakat, LAKSI kata Azmi akan memberikan apresiasi besar terhadap kepemimpinan komisioner KPK saat ini. Di mana lembaga antirasuah bekerja dengan sangat baik untuk memberantas korupsi.
"Seperti yang sudah banyak di ketahui publik bahwa komisioner KPK saat ini sedang banyak di terpa berbagai intrik, cobaan dan ujian yang datangnya justru dari eks Pegawai KPK itu sendiri, yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat mutlak agar dapat diangkat menjadi ASN di lembaga negara," katanya.
Namun, Azmi meyakini KPK sebagai lembaga paling dipercaya di tengah pelemahan yang terjadi secara terus menerus, baik itu melalui soal isu TWK KPK maupun tudingan-tudingan tanpa bukti jelas dari berbagai lembaga lainnya, yang bermaksud melakukan kriminalisasi terhadap kebijakan internal komisioner KPK.
"Di mana, dengan kriminalisasi tersebut di harapkan dapat melemahkan KPK dan dapat dengan mudah untuk menggoyang kepemimpinan ketua KPK Firli Bahuri," tukasnya.
Sebagai ukuran keberhasilan KPK, Azmi menyebutkan sepak terjang yang dilakukan pimpinan era Firli Bahuri yang telah mencuri perhatian publik selama beberapa tahun belakangan ini, karena melakukan penangkapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap berbagai pejabat negara maupun swasta.
Azmi menyatakan, hasilnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga KPK masih tinggi karena banyak koruptor ditangkap KPK lalu diproses hukum.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Jika dilihat dari kualitas penangkapannya, bisa dikatakan penangkapan KPK kali ini cukup mencengangkan," tuturnya.
Azmi merinci, dua menteri yang berhasil di eksekusi KPK. Di mana salah satu keberhasilannya adalah mencokok Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang ditangkap bersama dengan 16 orang lainnya terkait kasus suap benih lobster.
"Salah satu tangkapan paling fenomenal adalah OTT terhadap pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso. OTT ini terkait berujung penetapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka suap terkait patgulipat proyek bantuan sosial," pungkasnya.
