Berita

Sekjen Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK), Dedi Supratman (kanan)/Repro

Politik

Organisasi Profesi Kesehatan Desak Jokowi Berani Tertibkan Menteri Pembangkang

SABTU, 21 AGUSTUS 2021 | 12:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak menertibkan para menterinya agar kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bisa membuahkan hasil.

Demikian disampaikan Sekjen Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK), Dedi Supratman saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Suara Nakes Untuk Indonesia" pada Sabtu (21/8).

"Kita tahu bahwa kebijakan antara para menteri itu kan tidak konsisten. Ada yang mendorong pariwisata dibuka, mobilitas masyarakat ditahan tapi dari luar (TKA) tidak ditutup," kata Dedi.


Inkonsistensi kebijakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju itulah yang dinilai memicu masyarakat tidak tertib dan mengabaikan aturan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Kita butuh presiden tegas menertibkan para menterinya yang bertindak di luar arahan. Masyarakat menghadapi kebingungan," tegasnya.

Selain itu, Dedi juga meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pada sektor kesehatan. Sebab menurutnya, anggaran untuk kesehatan masih belum ideal untuk menghadapi pandemi Covid-19.

"Penekanannya ada narasi berikutnya, anggaran agar diprioritaskan lebih kepada penanganan kesehatan. Karena kita lihat secara kalkulasi, anggaran kita ya meningkat, tapi masih belum ideal," pungkasnya.

Selain Dedi, turut hadir dalam acara tersebut yakni Waketum PB IDI Slamet Budiarto, Ketum PPNI Harif Fadilah, Ketum PB IBI Emi Nurjasmi, Ketua IAKMI Ede S. Darmawan, dan Ketum DPP PATELKI Atna Permana.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya