Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti/Net

Politik

Benarkan The Economist, Ray Rangkuti Merasa Jokowi Tarik Indonesia ke Era Sebelum Reformasi

SABTU, 21 AGUSTUS 2021 | 09:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan majalah The Economist yang menyebut pelemahan demokrasi Indonesia semakin menambah daftar panjang kritikan publik kepada pemerintah.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, laporan majalah ekonomi dunia itu memang sudah dirasakan di dalam negeri salam kurun pemerintahan Jokowi di periode kedua.

"Itu terjadi relatif dalam dua tahun terakhir ini," kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (21/8).


Aktivis 98' ini memandang, pemerintahan Presiden Jokowi dalam dua tahun terakhir seperti sedang mengembalikkan demokrasi ke masa-masa sebelum reformasi.

"Sungguh di luar nalar, apa yang dibangun dengan susah payah dalam kurun 20 tahun terakhir ini dalam berdemokrasi, sekarang seperti ditarik lagi ke masa sebelum reformasi. Dan itu terjadi pada basis prinsipil dari negara demokratis," sesalnya.

Ray Rangkuti menjelaskan, setidaknya telah terjadi kemerosotan di bidang perlindungan HAM, kebebasan berserikat dan berpendapat, gerakan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dulu ditolak habis-habisan saat reformasi 1998.

"Kemudian politik tanpa nepotisme dan oligarki, desentralisasi menuju kekuasaan yang makin terpusat melalui UU Omnibus Law, upaya mereformasi institusi polisi, kejaksaan dan birokrasi, tentara yang mulai banyak terlibat urusan keamanan," tuturnya.

Belum lagi, rencana untuk amandemen UUD 1945 dengan memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalamnya semakin meningkatkan ancaman demokrasi Indonesia.

"Seluruh pemerosotan ini sulit dicegah karena memang sumbernya berasal dari pusat kekuasaan yang ditopang oleh koalisi besar partai," katanya.

Atas dasar itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini bahwa kemungkinan besarnya, tren pemerosotan demokrasi ini akan terus berlangsung setidaknya sampai 2024 yang akan datang.

"Jadi, jangan berpikir untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Menjaga agar tidak semakin merosot merupakan pekerjaan terbesar saat ini," tandasnya.

Majalah ekonomi ternama, The Economist menurunkan sebuah laporan berjudul “Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed”, Jumat (20/8). Artikel tersebut menyebut bahwa Jokowi menjanjikan reformasi, tapi ada yang berubah di dalam diri presiden.

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya