Direktur eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal/Repro
Laporan nota keuangan negara dalam RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna tahunan MPR, DPR, dan DPD RI bersifat antisipasif, lantaran belum dapat dipastikan lonjakan yang akan terjadi di tahun depan.
Hal itu merupakan penilaian Direktur eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, yang melihat seharusnya pemerintah tidak membuat skenario keuangan negara bersifat antisipasif, tapi lebih pada preventif.
Karena menurutnya, untuk menggenjot perekonomian di masa pandemi sekarang ini pemerintah tidak cukup hanya membuat skenario antisipasif, karena hal tersebut lebih condong ke arah gerakan yang pasif.
"Jadi ketika suatu peristiwa terjadi itu kemudian direspon sepert ini, yang dibutuhkan selain antisipasif adalah juga preventif, jadi sebelum itu terjadi ada upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi," kata Faisal dalam seminar kebijakan publik bertemakan 'Kupas Tuntas Postur RAPBN 2022, Kredibel Kah?', Jumat (20/8).
Faisal mengaitkan, kebijakan RAPBN harus bersifat preventif lantaran pandemi ini belum dapat diprediksi lonjakannya di 2022 mendatang. Terlebih di tahun 2021 ini stok vaksin menipis, dan realisasinya baru 25,8 persen untuk dosis pertama, sementara dosis kedua sebanyak 13,2persen untuk wilayah DKI Jakarta dan Bali saja.
"Namun, tidak di wilayah lain yang tingkat lonjakan Covid-19 meningkat pesat seperti di Sumbar, Sulteng, dan juga Lampung yang berdekatan dengan DKI Jakarta," imbuhnya,
Dalam kondisi seperti itu, Faisal bertanya-tanya tentang bagaimana pemerintah mengantisipasi kondisi pandemi Covid-19, ketika nanti ada lonjakan kasus lagi di tahun 2022.
"Saya rasa tidak ada yang bisa menjamin ya, bahwa di 2022 tidak terjadi lagi lonjakan kalau harapan kita, saya yakin tidak ada yang ingin terjadi lonjakan di 2022, karena ini akan mengenai seluruh masyarakat kita dan juga perekonomian kita," ucapnya.
Dia menambahkan, pemerintah seharusnya tidak lantas berasumsi bahwa di tahun 2022 nanti tidak akan terjadi lonjakan. Terlebih, vaksinasi saja belum secara masif dilakukan pemerintah saat ini.
Karena itu, Faisal menilai sepatutnya pemerintah tidak terlalu tebruru-buru dalam membuat kebijakan yang cendrung mendahulukan perekonomian ketimbang penanganan pandemi Covid-19.
Ia pun berharap pemerintah bisa belajar dari kejadian penyebab lonjakan kasus Covid-19 terjadi di tahun 2021, di mana karena masuknya varian delta dari India. Padahal pada bulan Maret hingga Mei tingkat keterpaparan virus sudah mulai ada penurunan, tapi justru pemerintah tidak bisa memprediksikan dan mencegah gelombang kedua di Tanah Air,
"Artinya itu kan tidak ada yang bisa memprediksi. Dan ketika itu terjadi kan dampaknya tekanan terhadap ekonomi dan juga APBN, karena pemerintah akan menambal lagi biaya untuk perlindungan sosial, kesehatan dan lain-lain," tandasnya.
