Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi diskusi daring bedah buku karya Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka" pada Kamis, 19 Agustus/Repro

Politik

Adhie Massardi: Survei Politik di Indonesia Sudah Menyimpang dari Tujuan Ilmiah

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 22:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Survei yang dihadirkan serta disajikan di Indonesia dinilai sudah menyimpang dari asal muasal gagasan kajian ilmiah ini bermula, yaitu Amerika Serikat.

Begitu diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, saat mengisi diskusi daring bedah buku karya Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka" pada Kamis (19/8).

Dia menjelaskan, survei politik yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei di Indonesia berawal sejak tahun 2004. Mulanya, para lembaga survei ini melakukan survei ilmiah untuk pembangunan demokrasi di Tanah Air. Sebab, survei dilakukan dengan metodologi ilmiah non partisan.

"Survei politik di Indonesia itu kan mulai berkembang dan yang mengembangkan memang Denny JA ketika Pilpres 2004, itu kan luar biasa itu. Survei itu sebetulnya bagus karena ini temuan ilmiah untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang akan terjadi ke depan," ujar Adhie Massardi bercerita.

Namun demikian, menurut Adhie Massardi, peran lembaga survei ini belakangan mulai bergeser menjadi seperti konsultan politik untuk menenangkan salah satu kandidat dalam Pemilu, biasanya.

Menurutnya, ini berbeda dengan Amerika Serikat yang notabene adalah satu negara yang menjadi cikal-bakal lembaga survei menjamur di berbagai belahan dunia.

"Nah ini tentu saja gagasan survei politik ini pastilah dari Amerika. Karena setiap Pilpres di Amerika selalu ada polling. Cuma bedanya di Amerika survei itu untuk pengetahuan ilmiah gambaran kepada publik," tuturnya.

Sementara di Indonesia, Adhie melihat perkembangan survei politik dibuat untuk pemenangan calon, sehingga jauh dari temuan ilmiah yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Ini yang tidak boleh, ini yang kemudian menyimpang jauh dari keinginan kita dalam survei ilmiah politik," imbuhnya.

Di samping itu, Adhie juga menyayangkan keberadaan lembaga survei kini merangkap menjadi tim kampanye kandidat. Di mana hal itu menurutnya memberikan potensi adanya manipulasi metodologi survei.

"Kalau hasilnya bisa dicek bisa diaudit itu mungkin benar gak ada tipu-tipu soal angka-angka itu. Tetapi karena metodologinya yang direkayasa ini hasilnya menjadi menipu, menipu secara ilmiah," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya