Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi diskusi daring bedah buku karya Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka" pada Kamis, 19 Agustus/Repro

Politik

Adhie Massardi: Survei Politik di Indonesia Sudah Menyimpang dari Tujuan Ilmiah

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 22:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Survei yang dihadirkan serta disajikan di Indonesia dinilai sudah menyimpang dari asal muasal gagasan kajian ilmiah ini bermula, yaitu Amerika Serikat.

Begitu diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, saat mengisi diskusi daring bedah buku karya Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka" pada Kamis (19/8).

Dia menjelaskan, survei politik yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei di Indonesia berawal sejak tahun 2004. Mulanya, para lembaga survei ini melakukan survei ilmiah untuk pembangunan demokrasi di Tanah Air. Sebab, survei dilakukan dengan metodologi ilmiah non partisan.


"Survei politik di Indonesia itu kan mulai berkembang dan yang mengembangkan memang Denny JA ketika Pilpres 2004, itu kan luar biasa itu. Survei itu sebetulnya bagus karena ini temuan ilmiah untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang akan terjadi ke depan," ujar Adhie Massardi bercerita.

Namun demikian, menurut Adhie Massardi, peran lembaga survei ini belakangan mulai bergeser menjadi seperti konsultan politik untuk menenangkan salah satu kandidat dalam Pemilu, biasanya.

Menurutnya, ini berbeda dengan Amerika Serikat yang notabene adalah satu negara yang menjadi cikal-bakal lembaga survei menjamur di berbagai belahan dunia.

"Nah ini tentu saja gagasan survei politik ini pastilah dari Amerika. Karena setiap Pilpres di Amerika selalu ada polling. Cuma bedanya di Amerika survei itu untuk pengetahuan ilmiah gambaran kepada publik," tuturnya.

Sementara di Indonesia, Adhie melihat perkembangan survei politik dibuat untuk pemenangan calon, sehingga jauh dari temuan ilmiah yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Ini yang tidak boleh, ini yang kemudian menyimpang jauh dari keinginan kita dalam survei ilmiah politik," imbuhnya.

Di samping itu, Adhie juga menyayangkan keberadaan lembaga survei kini merangkap menjadi tim kampanye kandidat. Di mana hal itu menurutnya memberikan potensi adanya manipulasi metodologi survei.

"Kalau hasilnya bisa dicek bisa diaudit itu mungkin benar gak ada tipu-tipu soal angka-angka itu. Tetapi karena metodologinya yang direkayasa ini hasilnya menjadi menipu, menipu secara ilmiah," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya