Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi diskusi daring bedah buku karya Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka" pada Kamis, 19 Agustus/Repro

Politik

Adhie Massardi: Survei Politik di Indonesia Sudah Menyimpang dari Tujuan Ilmiah

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 22:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Survei yang dihadirkan serta disajikan di Indonesia dinilai sudah menyimpang dari asal muasal gagasan kajian ilmiah ini bermula, yaitu Amerika Serikat.

Begitu diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, saat mengisi diskusi daring bedah buku karya Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka" pada Kamis (19/8).

Dia menjelaskan, survei politik yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei di Indonesia berawal sejak tahun 2004. Mulanya, para lembaga survei ini melakukan survei ilmiah untuk pembangunan demokrasi di Tanah Air. Sebab, survei dilakukan dengan metodologi ilmiah non partisan.


"Survei politik di Indonesia itu kan mulai berkembang dan yang mengembangkan memang Denny JA ketika Pilpres 2004, itu kan luar biasa itu. Survei itu sebetulnya bagus karena ini temuan ilmiah untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang akan terjadi ke depan," ujar Adhie Massardi bercerita.

Namun demikian, menurut Adhie Massardi, peran lembaga survei ini belakangan mulai bergeser menjadi seperti konsultan politik untuk menenangkan salah satu kandidat dalam Pemilu, biasanya.

Menurutnya, ini berbeda dengan Amerika Serikat yang notabene adalah satu negara yang menjadi cikal-bakal lembaga survei menjamur di berbagai belahan dunia.

"Nah ini tentu saja gagasan survei politik ini pastilah dari Amerika. Karena setiap Pilpres di Amerika selalu ada polling. Cuma bedanya di Amerika survei itu untuk pengetahuan ilmiah gambaran kepada publik," tuturnya.

Sementara di Indonesia, Adhie melihat perkembangan survei politik dibuat untuk pemenangan calon, sehingga jauh dari temuan ilmiah yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Ini yang tidak boleh, ini yang kemudian menyimpang jauh dari keinginan kita dalam survei ilmiah politik," imbuhnya.

Di samping itu, Adhie juga menyayangkan keberadaan lembaga survei kini merangkap menjadi tim kampanye kandidat. Di mana hal itu menurutnya memberikan potensi adanya manipulasi metodologi survei.

"Kalau hasilnya bisa dicek bisa diaudit itu mungkin benar gak ada tipu-tipu soal angka-angka itu. Tetapi karena metodologinya yang direkayasa ini hasilnya menjadi menipu, menipu secara ilmiah," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya