Berita

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat hadiri Tanya Jawab Cak Ulung/Repro

Politik

Lestari Moerdijat: Mayoritas Fraksi Sepakat Menunda Amandemen Terbatas UUD 1945

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 22:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan rencana amandemen UUD 1945 terkait dengan kebutuhan menambah wewenang MPR untuk menetapkan Pokok POkok Haluan Negara (PPHN).

Wacana yang disampaikan Bamsoet ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk kepentingan elite ihwal perpanjangan masa jabatan presiden.

Pimpinan MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan antar fraksi di parlemen baik di MPR maupun DPR dan DPD RI bersepakat untuk menunda pembahasan amandemen UUD.


Kata politisi yang karib disapa Rerie ini, para pimpinan fraksi yang merupakan representasi partai yang memiliki wakil di senayan ditambah dengan DPD tidak ada yang membahas soal wacana amandemen UUD.

Ditambahkan Rerie, produk kesepakatan politik di MPR merupakan hasil kolektif kolegial.

“Kepemimpinan kolektif kolegial. Kalau menjawab pertanyaan cak ulung tadi sepanjang yang saya tahu, kami bersepakat untuk menunda,” ucap Lestari dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung, bertemakan Kepentingan Siapa Amandemen UUD 45?, Kamis (19/8).

Dia tidak menampik ada beberapa partai yang sepakat untuk melanjutkan pembahasan amandemen UUD 45 namun ada pula yang meminta untuk menunda.

“Tapi kawan-kawan wartawan bisa melakukan analisa mana yang bersayap mana yang tegas, tetapi rata semua bersepakat untuk melihat dan menunggu hasil kajian,” imbuhnya.

Menurutnya, saat ini seharusnya fokus pemerintah dan juga parlemen pada penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) yang belum terselesaikan.

Ia tidak setuju kalau disituasi pandemi Covid-19, justru muncul wacana pembahasan amandemen terbatas UUD 1945.

“Kita masih dalam masa pandemi, banyak sekali persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan. Sehingga menurut kami, ini bukan menjadi prioritas untuk dibahas,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya