Gurubesar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana/Net
Pemerintah Indonesia tidak perlu terburu-buru dalam mengakui Taliban yang secara de facto telah berkuasa di Afghanistan. Sebab, kondisi politik internal di negeri tersebut masih terbilang cair.
Begitu kata Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana lewat keterangan persnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/8).
Hikmahanto lantas, mengurai mengenai kondisi politik di Afghanistan. Katanya, Mullah Abdul Ghani Baradar salah satu pendiri Taliban diberitakan sudah kembali ke Afghanistan dari pengasingan selama ini di Qatar.
Sementara faksi-faksi dalam Taliban sedang bertemu dan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan.
Di satu sisi, Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh melalui sosial media menyatakan dirinya sebagai presiden yang sah berdasarkan konstitusi dan meminta rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban.
Adapun, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikhabarkan mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab juga mulai bersuara di sosial media dengan mengatakan siap berunding dengan Taliban.
"Oleh karenanya sangat prematur bila Pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan,†ujarnya.
Indonesia, sambung Hikmahanto, perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses, sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini mengatakan, jika Indonesia memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban, maka pemerintah dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain.
Pada saat ini, yang terpenting bagi pemerintah adalah menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan.
“Situasi yang tidak menentu secara politik saat ini mendorong masyarakat Afghanistan untuk keluar dengan cara apapun dari negerinya,†katanya.
