Berita

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati/Ist

Politik

PKS: Orang Tua Tunggal dan Anak Yatim karena Covid-19 Harus Dijamin Negara

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 07:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Orang tua tunggal serta anak yatim yang ditinggal wafat keluarga karena Covid-19 perlu mendapat jaminan dan perlindungan dari negara.

Hal itu ditekankan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati merujuk pada tingginya data kematian yang membuat banyak orang tua tunggal baru dan anak yatim piatu.

"Itu menjadi kewajiban negara. Jika tidak ada perlindungan, bisa jadi mereka akan lebih berat kehidupannya," ujar Mufida dalam keterangannya, Kamis (19/8.


Saat ini, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pendataan nasional untuk anak yatim yang ditinggal wafat orang tua karena Covid-19. Sebab pengalaman simpang siur data terkait bantuan sosial masih kerap ditemui.

"Data dari Satgas Covid-19 per 20 Juli 2021 ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Saya kira datanya akan lebih besar," jelas Mufida.

Mufida juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi orang tua tunggal, terutama kaum ibu yang ditinggal pasangan karena Covid-19. Terlebih pemerintah sudah menghentikan bantuan kematian bagi yang wafat karena Covid-19.

Daya tahan keluarga akan menjadi sangat rentan jika kepala keluarga yang kini harus diemban orang tua tunggal memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

"Menjadi orang tua tunggal tanpa pandemi saja perlu perjuangan, apalagi di tengah berbagai kondisi sulit saat ini. Sehingga mereka harus mendapat perlindungan," ujar dia.

Mufida juga menyarankan agar jaminan terhadap orang tua tunggal berupa bantuan pemberdayaan bukan hanya bersifat konsumtif. Begitu juga dengan anak yatim bisa diutamakan jaminan pendidikan hingga bisa mandiri.

"PKS terus menjalankan pendampingan dan memberikan bantuan melalui Rumah Keluarga Indonesia. PKS bukan hanya memberikan catatan, tapi juga melakukan aksi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya