Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati/Ist
Orang tua tunggal serta anak yatim yang ditinggal wafat keluarga karena Covid-19 perlu mendapat jaminan dan perlindungan dari negara.
Hal itu ditekankan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati merujuk pada tingginya data kematian yang membuat banyak orang tua tunggal baru dan anak yatim piatu.
"Itu menjadi kewajiban negara. Jika tidak ada perlindungan, bisa jadi mereka akan lebih berat kehidupannya," ujar Mufida dalam keterangannya, Kamis (19/8.
Saat ini, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pendataan nasional untuk anak yatim yang ditinggal wafat orang tua karena Covid-19. Sebab pengalaman simpang siur data terkait bantuan sosial masih kerap ditemui.
"Data dari Satgas Covid-19 per 20 Juli 2021 ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Saya kira datanya akan lebih besar," jelas Mufida.
Mufida juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi orang tua tunggal, terutama kaum ibu yang ditinggal pasangan karena Covid-19. Terlebih pemerintah sudah menghentikan bantuan kematian bagi yang wafat karena Covid-19.
Daya tahan keluarga akan menjadi sangat rentan jika kepala keluarga yang kini harus diemban orang tua tunggal memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
"Menjadi orang tua tunggal tanpa pandemi saja perlu perjuangan, apalagi di tengah berbagai kondisi sulit saat ini. Sehingga mereka harus mendapat perlindungan," ujar dia.
Mufida juga menyarankan agar jaminan terhadap orang tua tunggal berupa bantuan pemberdayaan bukan hanya bersifat konsumtif. Begitu juga dengan anak yatim bisa diutamakan jaminan pendidikan hingga bisa mandiri.
"PKS terus menjalankan pendampingan dan memberikan bantuan melalui Rumah Keluarga Indonesia. PKS bukan hanya memberikan catatan, tapi juga melakukan aksi," tandasnya.
