Taliban Dikabarkan Berjanji akan Membentuk Pemerintahan Inklusif

Setelah Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Kabul, Minggu (15/8), mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengambil inisiatif untuk membentuk Dewan Kordinasi untuk memastikan transfer kekuasaan berlangsung secara damai.

Dewan Kordinasi itu beranggotakan tiga tokoh politik, yakni dirinya, lalu Ketua Dewan Tertinggi Rekonsiliasi Abdullah Abdullah, dan pemimpin Hezb-e-Islami Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar. Abdullah Abdullah juga dikenal sebagai salah seorang skondan utama Hamid Karzai. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden.

Rabu sore (18/8), hamid Karzai dilaporkan bertemu dengan sejumlah petinggi Taliban yang kini secara de facto menguasai Afghanistan.

ToloNews.com mendapatkan informasi bahwa pertemuan dilakukan di kediaman Abdullah Abdullah.     

Di antara petinggi Taliban yang hadir adalah Anggota Kantor Politik Taliban, Anas Haqqani.

Dalam jumpa pers sehari sebelumnya, Anggota Kantor Politik Taliban lainnya, Mawlawi Khairullah Khairkhwah, mengatakan Taliban tidak melihat siapapun sebagai musuh.

Khairkhwah dan wakil pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar beserta delapan anggota Taliban lainnya tiba di Kandahar hari Selasa (17/8).

ToloNew.com juga melaporkan bahwa seorang petinggi Taliban lainnya, Amir Khan Motaqi, dalam pertemuan dengan hari Senin (16/8) dengan Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah berjanji Taliban akan membentuk pemerintahan inklusif yang melibatkan berbagai kelompok politik di Afghanistan.

“Diskusinya adalah bagaimana sebuah pemerintahan inklusif dapat dibentuk yang dapat diterima oleh semua orang dan yang akan membawa masyarakat menuju kemakmuran,” kata Gul Rahman Qazi, seorang pembantu dekat Hamid Karzai.

“Mereka sibuk berdiskusi tentang pemerintah inklusif, pemerintah yang diterima oleh semua warga Afghanistan dan di mana perbedaan diatasi,” kata Sayed Akbar Agha, kepala Dewan Rah-e-Nejat Afghanistan.