Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Serang Balik Pengkritik, Pengamat: Mahfud MD Tipis Kuping setelah Masuk Lingkaran Kekuasaan

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 11:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada banyak persoalan lain yang lebih penting dipikirkan pemerintah dibandingkan membahas soal sinetron dan menyerang balik para pengkritik.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik UNIS, Adib Miftahul menyikapi 'serangan balik' Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut menonton sinetron lebih baik dibanding pengkritik yang langganan film porno.

"Sekelas Mahfud MD harusnya tidak terpancing dengan isu receh, masih banyak tugas berat yang harusnya diselesaikan pemerintah," kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/8).


Mahfud MD harusnya sadar saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Akibat pandemi, beragam sektor terpukul seperti ekonomi dan kesehatan.

Persoalan tersebutlah yang seharusnya dipikirkan secara mendalam agar bangsa Indonesia bebas dari krisis pandemi Covid-19.

Namun apa yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjadi cerminan kontradiktif pemerintah yang kerap menggaungkan untuk siap dikritik.

"Ketika sudah masuk ke lingkaran kekuasaan, Mahfud tidak usah tipis kuping, jangan dikit-dikit isu kecil dibahas. Ini akan mengganggu ritme kerja pemerintah juga," tandasnya.

Saat berbincang dengan Daniel Mananta di Instagram, Mahfud melontarkan tudingan kepada para pengkrtitiknya di Twitter yang justru memiliki kebiasaan menonton yang lebih buruk.

Hal itu ia sampaikan untuk menjawab kritikan publik atas sikapnya yang lebih memilih membahas soal sinetron televisi di tengah pandemi Covid-19 belum lama ini.

"Saya enggak nonton film porno. Kan ada orang itu ngritik, ngritik itu suka nonton, padahal dia sendiri langganan film porno. Kalau saya enggak," tandas Mahfud MD.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya