Berita

Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Percuma Ada PPHN Kalau Presiden Hanya 2 Periode

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangat dibutuhkan negara ini untuk menjadi pembimbing arah kebangkitan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan.

Kehadiran PPHN akan membuat presiden yang terpilih langsung lewat pemilu melaporkan setiap kemajuan yang berhasil diraihnya sesuai dengan haluan yang sudah dimandatkan MPR RI.

Begitu tegas mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL mengenai polemik PPHN di negeri ini.


Menurutnya, PPHN akan menjadi percuma jika presiden sebagai mandatoris tidak mampu melaksanakan yang sudah digariskan. Termasuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pembangunan kemudian menjadi maju mundur tidak terukur," ujarnya.

Semakin sulit lagi, jika aturan presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode dengan masing-masing periode 5 tahun belum diubah. Menurutnya, aturan itu membuat presiden sulit mendapatkan kepercayaan karena kepemimpinan yang solid baru bisa tercipta di periode kedua.

"Itupun dalam lima tahun periode kedua butuh waktu 2 tahun untuk memulai. Kemudian mendapatkan dukungan penuh dalam dan luar negeri,” tegasnya.

Sementara saat pembangunan baru bisa berjalan di tahun ketiga periode kedua, isu pemilu sudah datang dan merusak konsolidasi yang dibangun pemerintah.

Kondisi demikian membuat investor tidak punya jaminan pemerintahanan yang solid dalam pembangunan.

"Katakan investor baru masuk tahun ke 2, masak cuma kerjasama dalam 2 tahun. Belum ada untung, pemerintahan sudah goyang karena tahun keempat sudah persiapan pemilu," ujarnya.

Menurut penggagas presiden 3 periode ini, PPHN sangat penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah presiden yang melaksanakannya harus diberikan kesempatan waktu yang rasional untuk bisa melaksanakannya.

"PPHN hanya bisa berjalan oleh presiden yang kuat, tidak KKN dan pro rakyat. Tapi 2 periode tidak akan cukup untuk membangun kepercayaan investor," tegasnya.

“Percuma ada PPHN kalau presiden hanya 2 periode,” demikian Arief Poyuono

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya