Berita

Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Percuma Ada PPHN Kalau Presiden Hanya 2 Periode

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangat dibutuhkan negara ini untuk menjadi pembimbing arah kebangkitan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan.

Kehadiran PPHN akan membuat presiden yang terpilih langsung lewat pemilu melaporkan setiap kemajuan yang berhasil diraihnya sesuai dengan haluan yang sudah dimandatkan MPR RI.

Begitu tegas mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL mengenai polemik PPHN di negeri ini.


Menurutnya, PPHN akan menjadi percuma jika presiden sebagai mandatoris tidak mampu melaksanakan yang sudah digariskan. Termasuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pembangunan kemudian menjadi maju mundur tidak terukur," ujarnya.

Semakin sulit lagi, jika aturan presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode dengan masing-masing periode 5 tahun belum diubah. Menurutnya, aturan itu membuat presiden sulit mendapatkan kepercayaan karena kepemimpinan yang solid baru bisa tercipta di periode kedua.

"Itupun dalam lima tahun periode kedua butuh waktu 2 tahun untuk memulai. Kemudian mendapatkan dukungan penuh dalam dan luar negeri,” tegasnya.

Sementara saat pembangunan baru bisa berjalan di tahun ketiga periode kedua, isu pemilu sudah datang dan merusak konsolidasi yang dibangun pemerintah.

Kondisi demikian membuat investor tidak punya jaminan pemerintahanan yang solid dalam pembangunan.

"Katakan investor baru masuk tahun ke 2, masak cuma kerjasama dalam 2 tahun. Belum ada untung, pemerintahan sudah goyang karena tahun keempat sudah persiapan pemilu," ujarnya.

Menurut penggagas presiden 3 periode ini, PPHN sangat penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah presiden yang melaksanakannya harus diberikan kesempatan waktu yang rasional untuk bisa melaksanakannya.

"PPHN hanya bisa berjalan oleh presiden yang kuat, tidak KKN dan pro rakyat. Tapi 2 periode tidak akan cukup untuk membangun kepercayaan investor," tegasnya.

“Percuma ada PPHN kalau presiden hanya 2 periode,” demikian Arief Poyuono

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya