Berita

Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Percuma Ada PPHN Kalau Presiden Hanya 2 Periode

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangat dibutuhkan negara ini untuk menjadi pembimbing arah kebangkitan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan.

Kehadiran PPHN akan membuat presiden yang terpilih langsung lewat pemilu melaporkan setiap kemajuan yang berhasil diraihnya sesuai dengan haluan yang sudah dimandatkan MPR RI.

Begitu tegas mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL mengenai polemik PPHN di negeri ini.

Menurutnya, PPHN akan menjadi percuma jika presiden sebagai mandatoris tidak mampu melaksanakan yang sudah digariskan. Termasuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pembangunan kemudian menjadi maju mundur tidak terukur," ujarnya.

Semakin sulit lagi, jika aturan presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode dengan masing-masing periode 5 tahun belum diubah. Menurutnya, aturan itu membuat presiden sulit mendapatkan kepercayaan karena kepemimpinan yang solid baru bisa tercipta di periode kedua.

"Itupun dalam lima tahun periode kedua butuh waktu 2 tahun untuk memulai. Kemudian mendapatkan dukungan penuh dalam dan luar negeri,” tegasnya.

Sementara saat pembangunan baru bisa berjalan di tahun ketiga periode kedua, isu pemilu sudah datang dan merusak konsolidasi yang dibangun pemerintah.

Kondisi demikian membuat investor tidak punya jaminan pemerintahanan yang solid dalam pembangunan.

"Katakan investor baru masuk tahun ke 2, masak cuma kerjasama dalam 2 tahun. Belum ada untung, pemerintahan sudah goyang karena tahun keempat sudah persiapan pemilu," ujarnya.

Menurut penggagas presiden 3 periode ini, PPHN sangat penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah presiden yang melaksanakannya harus diberikan kesempatan waktu yang rasional untuk bisa melaksanakannya.

"PPHN hanya bisa berjalan oleh presiden yang kuat, tidak KKN dan pro rakyat. Tapi 2 periode tidak akan cukup untuk membangun kepercayaan investor," tegasnya.

“Percuma ada PPHN kalau presiden hanya 2 periode,” demikian Arief Poyuono

Populer

Seluruh Fraksi di DPR Kompak Serang Kejagung soal Tom Lembong

Rabu, 13 November 2024 | 18:01

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Berkinerja Buruk, Kadis Parekraf Layak Diganti

Rabu, 13 November 2024 | 00:20

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Dedi Prasetyo Dapat Bintang Tiga jadi Irwasum, Ahmad Dofiri Wakapolri

Selasa, 12 November 2024 | 22:50

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

UPDATE

2.500 Personel Kawal Laga Timnas Indonesia Kontra Jepang

Jumat, 15 November 2024 | 04:02

Budi Arie Dituntut Tanggung Jawab soal "Pengamanan" Situs Judol

Jumat, 15 November 2024 | 03:47

Rawan Disalahgunakan, KJP Dievaluasi untuk Program Sekolah Gratis

Jumat, 15 November 2024 | 03:25

Trending X, Rano Karno Hapus Foto Bareng Tersangka Judol

Jumat, 15 November 2024 | 03:03

Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas di GBK saat Timnas Garuda Versus Jepang

Jumat, 15 November 2024 | 02:51

MRT Bundaran HI-Kota Beroperasi 2027

Jumat, 15 November 2024 | 02:18

Roy Suryo Tak Percaya "Pengamanan" Situs Judol Rp8,5 Juta per Bulan

Jumat, 15 November 2024 | 02:01

Raja Juli Optimis Reforestasi 12 Juta Hektare Lahan

Jumat, 15 November 2024 | 01:36

Pegawai Komdigi Diduga "Bermain" Judi Online sejak Era Covid-19

Jumat, 15 November 2024 | 01:23

PNM Sabet Tiga Penghargaan di BBMA 2024

Jumat, 15 November 2024 | 01:06

Selengkapnya