Berita

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Istimewa MPR sebagai rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia/Net

Politik

IRES: Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Hanya Omong Kosong

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 01:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI dianggap hanya omong kosong.

Walaupun dalam pidatonya Presiden menyoroti penanganan pandemi, namun Presiden tidak menyampaikan permintaan maaf maupun belasungkawa atas masih buruknya penanganan Covid-19 yang mengakibatkan kematian atas 120 ribu jiwa.

Demikian antara lain disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Resilience (IRES), Hari Akbar Apriawa dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Selasa (17/8).

“Rasa-rasanya sense of crisis pak Jokowi perlu dipertanyakan kembali dalam situasi sekarang ini. Rasa Empati, simpati dan hormat tidak ditujukan kepada korban akibat pandemi yang sudah menelan 120 ribu jiwa,” kata Hari Akbar.

Hari Akbar kemudian menyoroti pidato Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa selama satu setengah tahun Indonesia dilanda pandemi Covid-19 telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan, sekaligus penguatan kelembagaan nasional.

Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi.

Padahal fakta yang terjadi di lapangan, kata Hari, banyak Rumah Sakit yang mengalami collapse, keterisian BOR mencapai 90-100 persen, peningkatan kematian tenaga kesehatan, kelangkaan oksigen serta macetnya distribusi vaksin di beberapa daerah.

Kemudian, data terakhir yang terhimpun pada laman laporcovid19.org menyebutkan ada 1.889 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Kematian di luar rumah sakit juga mengalami peningkatan di bulan Juni-Juli 2021, dari laman yang sama menyatakan setidaknya ada 3.007 jiwa meninggal dunia.

Indonesia Resilience menilai, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang lebih kompeten dan menyediakan layanan fasilitas kesehatan yang lebih adil dan merata untuk masyarakat di Indonesia.

Hal-hal pemenuhan dasar hidup seharusnya juga menjadi sorotan utama pemerintah di masa krisis saat ini, negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya secara utuh. Terlebih, kata Hari Akbar, penanganan Covid-19 yang belakangan ini terkesan “baru belajar” menjadi catatan bahwa pemerintah kurang responsif dan tidak memiliki rencana kontinjensi dalam penanganan wabah di awal pandemi.

“Saya kira pidato kenegaraan presiden pada sidang tahunan yang jika dikonversi ke dalam teks dibaca 9 menit dan jika ditonton dalam kanal youtube cnn indonesia sekitar 32 menit itu adalah omong kosong belaka. Layaknya motivasi yang hanya selesai dalam ruang seminar tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah secara kontekstual,” pungkas Hari.

Oleh sebab itu, Hari menyarankan agar pemerintah melakukan beberapa hal diantaranya mengevaluasi berkala secara transparan atas penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh. Kemudian, memberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan dan menjalankan kewajiban-kewajiban Negara atas hak hidup rakyatnya.

Dan menjamin sekaligus menyediakan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, yang termasuk didalamnya adalah tes usap yang bersubsidi, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan esensial kesehatan lainnya

“Juga merealisasikan percepatan penanggulangan Covid-19, serta menyiapkan rencana kontijensi untuk bencana non alam,” demikian Hari Akbar.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya