Berita

Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Taliban di Kabul akhir pekan lalu membawa serta mimpi buruk yang membentang di hadapan mata bagi wanita Afghanistan/Twitter

Dunia

Taliban Kembali Berkuasa, Mimpi Buruk Wanita Afghanistan Menjadi Nyata

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 11:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Taliban di Kabul akhir pekan lalu membawa serta mimpi buruk yang membentang di hadapan mata bagi wanita Afghanistan.

Afghanistan kembali menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi wanita. Bahkan sebelum jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada Minggu (15/8) lalu, telah banyak muncul laporan soal kekerasan yang memaksa ratusan ribu orang angkat kaki dari rumah mereka di sejumlah wilayah di Afghanistan.

Badan Pengungsi PBB mengatakan sekitar 80 persen dari mereka yang melarikan diri sejak akhir Mei lalu adalah wanita dan anak-anak.

Mimpi Buruk Wanita Afghanistan

Taliban pernah menguasai Afghanistan pada tahun 1996. Pada masa itu, mereka menegakkan aturan yang keras mengikuti interpretasi ketat mereka terhadap hukum Islam.

Interpretasi semacam itu juga diterapkan dengan kuat kepada kaum wanita. Sebagai contoh, di bawah pemerintahan mereka, para wanita harus menutupi diri dan hanya diperkenankan meninggalkan rumah dengan ditemani kerabat laki-laki.

Bukan hanya itu, Taliban juga melarang anak perempuan untuk pergi ke sekolah atau bekerja di luar rumah. Wanita juga dilarang untuk memberikan suara dalam pemilihan.

Jika melanggar aturan, hukuman berat menanti mereka, seperti dipukuli, dicambuk bahkan hingga dirajam sampai mati jika terbukti melakukan perzinahan.

Invasi AS 2001, Titik Balik Kemajuan Hak Wanita

Kondisi itu kemudian mengalami titik baliknya ketika kekuasaan Taliban runtuh akibat invasi Amerika Serikat ke Afghanistan tahun 2001 silam. Wanita dan anak perempuan memiliki hak yang lebih besar untuk mengambil peranan publik dan mengekspresikan diri. Sejak saat itu, wanita mulai muncul dan mengambil peranan strategis seperti dutabesar, menteri, gubernur, dan anggota polisi hingga pasukan keamanan.

Lalu pada tahun 2003, pemerintah baru Afghanistan saat itu meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang mengharuskan negara-negara untuk memasukkan kesetaraan gender ke dalam hukum domestik mereka. Hal ini kemudian diadopsi dalam sejumlah legal hukum di Afghanistan.

Tertuang pada konstitusi Afghanistan 2004, terdapat pasal yang menyatakan bahwa “warga Afghanistan, pria dan wanita, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum”. Selain itu, pada tahun 2009 juga diperkenalkan undang-undang untuk melindungi perempuan dari pernikahan paksa dan di bawah umur, serta kekerasan.

Aturan-aturan semacam itu membawa angin segar bagi kesetaraan hak dan kewajiban wanita di mata hukum Afghanistan. Menurut Human Rights Watch, undang-undang tersebut melihat peningkatan dalam pelaporan serta investigasi terkait dengan kejahatan dan kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan.

Di sektor pendidikan, pasca 2001, wanita dan anak perempuan bisa kembali mengenyam pendidikan di sekolah bahkan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Meski begitu, masih ada catatan, karena perkembangan itu berjalan lambat dan kurang stabil. Mengutip The Conversation, UNICEF melaporkan bahwa dari 3,7 juta anak Afghanistan yang putus sekolah, sekitar 60 persen di antaranya adalah anak perempuan.

Mundur 20 Tahun

Kini, ketika Taliban berhasil menguasai Afghanistan pasca negara itu ditinggal oleh pasukan Amerika Serikat, ketakutan soal pembatasan ketat bagi wanta kembali muncul. Sebenarnya, secara resmi para pemimpin Taliban pernah mengatakan dalam sejumlah forum perbincangan damai bahwa mereka ingin memberikan hak-hak wanita menurut Islam. Namun hal ini disambut dengan skeptisisme besar, termasuk oleh para pemimpin wanita di Afghanistan.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Taliban telah menunjukan indikasi bahwa mereka akan menerapkan kembali rezim represif mereka. Pada bulan Juli lalu, PBB melaporkan jumlah wanita dan anak perempuan yang terbunuh dan terluka dalam enam bulan pertama tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan di sejumlah daerah yang dikendalikan Taliban, anak perempuan dilarang bersekolah dan kebebasan bergerak mereka dibatasi. Ada juga laporan tentang pernikahan paksa pada anak perempuan.

Laporan lain yang dipublikasikan ABC News menyebut bahwa ketika Taliban menguasai provinsi Badakhshan dan Takhar, awal Juli lalu, mereka mengeluarkan perintah kepada para pemimpin agama setempat untuk memberi mereka daftar anak perempuan di atas usia 15 tahun dan janda di bawah usia 45 tahun untuk “menikah” dengan para gerilyawan Taliban.

Dalam sejumlah kasus pernikahan paksa yang terjadi di bawah kekuasaan Taliban, wanita dan anak perempuan akan dibawa ke Waziristan di Pakistan untuk dididik kembali dan diubah menjadi "Islam asli".

Indikasi lain akan pelecehan hak wanita Afghanistan terlihat ketika Taliban mulai masif bergerak dan melancarkan serangan ke sejumlah wilayah sejak Juli lalu untuk merebut kekuasaan. Seperti sebuah laporan yang dimuat Reuters awal pekan ini yang mengungkap bahwa ketika Taliban merebut Kandahar, gerilyawan dari kelompok itu masuk ke kantor Azizi Bank di selatan kota. Mereka memerintahkan para pekerja wanita di sana untuk pergi.

Bahkan gerilyawan bersenjata itu mengawal para wanita hingga pulang ke rumah mereka dan menyuruh mereka untuk tidak kembali ke pekerjaan mereka. Sebaliknya, mereka menjelaskan bahwa kerabat laki-laki dapat menggantikan mereka.

"Sungguh aneh tidak diizinkan bekerja, tapi sekarang begini," kata seorang wanita berusia 43 tahun yang pernah bekerja di departemen akun bank, Noor Khatera, mengatakan kepada Reuters.

"Saya belajar bahasa Inggris sendiri dan bahkan belajar cara mengoperasikan komputer, tetapi sekarang saya harus mencari tempat di mana saya bisa bekerja dengan lebih banyak wanita di sekitar," sambungnya.

Sementara itu, kembalinya Taliban di kekuasaan Afghanistan juga ditakutkan akan menjadi kemunduran bagi wanita yang menikmati kebebasan sejak 20 tahun terakhir. Ketakutan itu dituliskan oleh seorang wanita Afghanistan anonim di The Guardian.

"Bahwa setelah 20 tahun memperjuangkan hak dan kebebasan kita, kita harus berburu burqa dan menyembunyikan identitas kita," tulisnya.

"Banyak warga Afghanistan marah dengan kembalinya Taliban dan apa yang mereka lihat sebagai pengabaian mereka oleh komunitas internasional. Ada protes di jalan-jalan. Wanita bahkan mengangkat senjata dalam pertunjukan pembangkangan yang langka," sambungnya.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh wartawan wanita di Afghanistan, Sodaba Heari. Dia khawatir penarikan pasukan Amerika Serikat dan kembalinya Taliban akan membuat profesional wanita seperti dia kehilangan lebih dari sekedar pekerjaan mereka.

Populer

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta

Minggu, 25 Februari 2024 | 16:53

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

Kasus Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta Naik ke Tahap Penyidikan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 00:19

9 Caleg DPRD DKI Ini Berpeluang Lolos dari Dapil Jakarta 2

Selasa, 27 Februari 2024 | 14:06

Caleg PKS Dominasi Perolehan Suara Dapil Jakarta 6, PDIP Melempem

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:23

Dasco Yakin Parpol Bakal Gabung Bersama Prabowo-Gibran

Rabu, 21 Februari 2024 | 20:05

UPDATE

Ujang Komarudin: Pj Bupati Muara Enim jangan Anti Kritik

Jumat, 01 Maret 2024 | 20:03

Wamendag Jerry Ajak Anak-Anak Muda Promosi Produk Lokal

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:53

Survei: 82 Persen Puas dengan Pemilu 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:47

Anies Tak Tergoda Kembali jadi Gubernur Jakarta

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:27

Surat Suara di Seri Begawan Nyaris Hangus karena Ditinggal Salat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:55

Cegah Bullying, Zita Anjani Dorong Penerapan Pendidikan Positif Ala Finlandia

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:53

Fraksi PAN Segera Bahas Putusan MK Soal PT 4 Persen

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:39

Pertamina Jamin Stok BBM dan Avtur Aman Jelang Grand Prix F1 Powerboat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:19

BPOM Temukan 'Obat Kuat' Pria Berbahaya Asal Malaysia

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:41

Demo Hak Angket di DPR Bubar Tanpa Gejolak

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:22

Selengkapnya