Berita

Pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Chuan Leekpai di Parlemen pada Senin 16 Agustus 2021/Net

Dunia

Dianggap Gagal Tangani Pandemi, Oposisi Thailand Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada Prayut Chan-ocha

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah gelombang aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang berlangsung di Kota Bangkok, pihak oposisi ikut mengajukan mengajukan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan lima menteri kabinet lainnya pada Senin (16/8) waktu setempat.

Dipimpin oleh pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat, partai-partai oposisi mengajukan proposal mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Chuan Leekpai.

Bersama Sompong ikut hadir pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat, Sekjen Partai Prachachart Tawee Sodsong, pemimpin Partai Palang Puang Chon Thai Nikom Boonwiset, anggota parlemen yang mewakili Seri Partai Ruam Thai Wirat Vorasasirin, dan Mongkolkit Suksintaranont, pemimpin Partai Peradaban Thailand.


Sompong mengatakan bahwa pihak oposisi telah menemukan kekurangan dan kegagalan di pihak pemerintah selama setahun terakhir, khususnya penanganan epidemi Covid-19 dan pengelolaan vaksin serta urusan ekonomi.

Menteri-menteri yang mendapat mosi tidak percaya termasuk Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charnvirakul, Menteri Transportasi Saksayam Chidchob, Menteri Pertanian dan Koperasi Chalermchai Sri-on, Menteri Tenaga Kerja Suchart Chomklin dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Chaiwut Thanakamanusorn.

"Kami akan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing menteri untuk dilihat rakyat. Kami bekerja sebagai sebuah tim," kata Sompong, seperti dikutip dari Bamgkok Post.

"Bukti dan dokumen yang digunakan dalam debat kecaman akan diteruskan ke pengadilan atau lembaga independen untuk penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.

Sementara Pemimpin Partai Move Forward mengatakan debat kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya.

"Jenderal Prayut telah kehilangan legitimasi untuk tetap menjabat. Kami akan menggunakan mekanisme parlemen untuk meningkatkan tekanan terhadapnya," katanya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya