Berita

Pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Chuan Leekpai di Parlemen pada Senin 16 Agustus 2021/Net

Dunia

Dianggap Gagal Tangani Pandemi, Oposisi Thailand Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada Prayut Chan-ocha

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah gelombang aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang berlangsung di Kota Bangkok, pihak oposisi ikut mengajukan mengajukan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan lima menteri kabinet lainnya pada Senin (16/8) waktu setempat.

Dipimpin oleh pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat, partai-partai oposisi mengajukan proposal mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Chuan Leekpai.

Bersama Sompong ikut hadir pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat, Sekjen Partai Prachachart Tawee Sodsong, pemimpin Partai Palang Puang Chon Thai Nikom Boonwiset, anggota parlemen yang mewakili Seri Partai Ruam Thai Wirat Vorasasirin, dan Mongkolkit Suksintaranont, pemimpin Partai Peradaban Thailand.


Sompong mengatakan bahwa pihak oposisi telah menemukan kekurangan dan kegagalan di pihak pemerintah selama setahun terakhir, khususnya penanganan epidemi Covid-19 dan pengelolaan vaksin serta urusan ekonomi.

Menteri-menteri yang mendapat mosi tidak percaya termasuk Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charnvirakul, Menteri Transportasi Saksayam Chidchob, Menteri Pertanian dan Koperasi Chalermchai Sri-on, Menteri Tenaga Kerja Suchart Chomklin dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Chaiwut Thanakamanusorn.

"Kami akan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing menteri untuk dilihat rakyat. Kami bekerja sebagai sebuah tim," kata Sompong, seperti dikutip dari Bamgkok Post.

"Bukti dan dokumen yang digunakan dalam debat kecaman akan diteruskan ke pengadilan atau lembaga independen untuk penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.

Sementara Pemimpin Partai Move Forward mengatakan debat kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya.

"Jenderal Prayut telah kehilangan legitimasi untuk tetap menjabat. Kami akan menggunakan mekanisme parlemen untuk meningkatkan tekanan terhadapnya," katanya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya