Berita

Pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Chuan Leekpai di Parlemen pada Senin 16 Agustus 2021/Net

Dunia

Dianggap Gagal Tangani Pandemi, Oposisi Thailand Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada Prayut Chan-ocha

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah gelombang aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang berlangsung di Kota Bangkok, pihak oposisi ikut mengajukan mengajukan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan lima menteri kabinet lainnya pada Senin (16/8) waktu setempat.

Dipimpin oleh pemimpin Partai Pheu Thai Sompong Amornvivat, partai-partai oposisi mengajukan proposal mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Chuan Leekpai.

Bersama Sompong ikut hadir pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat, Sekjen Partai Prachachart Tawee Sodsong, pemimpin Partai Palang Puang Chon Thai Nikom Boonwiset, anggota parlemen yang mewakili Seri Partai Ruam Thai Wirat Vorasasirin, dan Mongkolkit Suksintaranont, pemimpin Partai Peradaban Thailand.

Sompong mengatakan bahwa pihak oposisi telah menemukan kekurangan dan kegagalan di pihak pemerintah selama setahun terakhir, khususnya penanganan epidemi Covid-19 dan pengelolaan vaksin serta urusan ekonomi.

Menteri-menteri yang mendapat mosi tidak percaya termasuk Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charnvirakul, Menteri Transportasi Saksayam Chidchob, Menteri Pertanian dan Koperasi Chalermchai Sri-on, Menteri Tenaga Kerja Suchart Chomklin dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Chaiwut Thanakamanusorn.

"Kami akan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing menteri untuk dilihat rakyat. Kami bekerja sebagai sebuah tim," kata Sompong, seperti dikutip dari Bamgkok Post.

"Bukti dan dokumen yang digunakan dalam debat kecaman akan diteruskan ke pengadilan atau lembaga independen untuk penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.

Sementara Pemimpin Partai Move Forward mengatakan debat kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya.

"Jenderal Prayut telah kehilangan legitimasi untuk tetap menjabat. Kami akan menggunakan mekanisme parlemen untuk meningkatkan tekanan terhadapnya," katanya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya