Paparan hasil survei Indostrategic soal elektabilitas partai/Repro
Banyak hasil survei elektabilitas tokoh yang dirilis berbagai lembaga survei hasilnya kerap membingungkan masyarakat.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga membeberkan, dari hasil survei Charta Politica dan Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan hasil yang berbeda.
Pada Charta Politica, elektabilitas tiga besar masih dipegang Ganjar Pranomo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Hasil ini tidak mengejutkan karena dari berbagai survei dari lembaga survei yang kredibel tiga tokoh ini memang bergantian menempati urutan 1 hingga tiga.
Berbeda halnya hasil yang dirilis IPO, tiga besar diisi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Sandiaga Uno. Sementara elektabilitas Prabowo hanya diurutan 5 dengan hasil 7,8 persen.
"Temuan IPO ini menimbulkan tanda tanya, mengingat selama ini elektabilitas Prabowo selalu tiga besar dan tidak pernah dibawah satu digit (7,8 persen). Padahal, selama periode tersebut tidak ada isu miring yang berarti yang dapat menimbulkan melorotnya elektabilitas Prabowo," kata Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/8).
Perbedaan hasil survei seperti itu sudah kerap terjadi. Akibatnya, kata Jamil, banyak pihak yang sudah meragukan validitas hasil survei, khususnya terkait popularitas dan elektabilitas tokoh tertentu.
Seperti Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman, misalnya salah satu yang meragukan hasil survei eksternal. Menurutnya, Gerindra hanya percaya hasil survei internal.
"Nada sumbang seperti itu sudah kerap mengemuka. Hasil survei dinilai untuk menggiring opini publik baik dalam arti positif maupun negatif," tandas Jamil.
Untuk itu, menurut dia, kesan seperti itu tentu berbahaya bagi eksistensi lembaga survei. Sebab, hubungan lembaga survei dengan pengguna dan masyarakat didasarkan pada kepercayaan.
"Kalau kepercayaan pengguna dan masyarakat sudah hilang, akan hilang pula eksistensi lembaga survei tersebut. Untuk itu, objektifitas harusnya tetap dijadikan etos kerja dan harga mati bagi semua lembaga survei di tanah air," demikian Jamiluddin Ritonga.
