Kader Demokrat Aceh melaporkan Cek Ki yang mengaku sebagai Ketua Demokrat Pidie Jaya/Ist
Sejumlah kader Partai Demokrat Aceh membuat laporan hukum terhadap Marzuki alias Cek Ki yang mengklaim sebagai Ketua Partai Demokrat Kabupaten Pidie Jaya (Pijay). Cek Ki diduga telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
Ketua Demokrat Banda Aceh, Arif Fadillah, menilai Cek Ki telah menyinggung kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat. Cek Ki, kata Arif, dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong.
"Dirinya berkomentar di media online
Liputangampong.id dengan mengaku dan mengklaim secara sepihak dirinya sebagai Ketua Partai Demokrat Kabupaten Pidie Jaya," terang Arif dalam keterangannya yang diterima
Kantor Berita RMOLAceh, Senin (16/8).
Padahal, Cek Ki bukanlah Ketua Partai Demokrat Kabupaten Pidie Jaya. Arif menambahkan, Cek Ki hanya pernah jadi calon legislatif pada Pemilu 2019, namun gagal.
Menurut Arif, pernyataan Cek Ki tersebut adalah sebuah pembohongan publik. Pernyataan itu dinilai telah melewati batas dan tak bertanggung jawab.
“Atas dasar apa dia mengaku-ngaku ketua Partai Demokrat Pidie Jaya? Ini jelas ketua abal-abal. Sama abal-abalnya dengan KLB Sibolangit yang lalu," tegas Arif.
Cek Ki bahkan sebelumnya menyebut PN Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan yang diajukan AHY terkait aktivitas penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang digelar di Sibolangit.
"Pernyataan menyesatkan Marzuki tersebut merupakan kebohongan publik dan sangat merugikan nama baik Partai Demokrat. Padahal Majelis Hakim PN Jakarta Pusat tidak pernah menyatakan bahwa gugatan ditolak," kata Arif.
Sementara itu, Ketua Demokrat Aceh Besar, T. Ibrahim, menilai pembohongan publik yang dilakukan Cek Ki merupakan sebuah kesengajaan untuk menciptakan keonaran di kalangan masyarakat, pengurus, kader, dan anggota Partai Demokrat.
“Ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu," ucap Ibrahim.
Adapun pasal-pasal yang dituduhkan kepada terlapor antara lain Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
