Berita

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto/Ist

Politik

Fraksi PSI DKI Diminta Pahami Lebih Dulu Hak Interpelasi, Jangan Asal Umbar

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 20:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana menggulirkan hak interpelasi yang dilakukan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana gelaran Formula E di ibukota dianggap berlebihan.

Hal itu bergulir seiring dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Dalam Ingub itu, Anies Baswedan menargetkan ajang balap mobil listrik Formula E digelar pada Juni 2022.

Akan tetapi, wacana tersebut justru dikritik Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto.


"Pengajuan interpelasi PSI mengganggu dan berlebihan," kata Purwanto kepada wartawan, Senin (16/8), dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Menurut Purwanto, penjelasan mengenai gelaran balap mobil listrik itu dapat dilakukan tanpa harus mengajukan hak interpelasi.  

"Apakah hak ini diumbar di setiap persoalan yang seharusnya bisa ditanyakan pada momen-momen rapat biasa," kata Purwanto.

Purwanto menegaskan, hak interpelasi diajukan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"PSI tolong pahami dulu apa itu hak interpelasi, bukan sekadar hak bertanya saja," kata Purwanto.

Purwanto memastikan Fraksi Gerindra tidak akan ikut mengajukan hak interpelasi ke Anies Baswedan.

"Gerindra justru menyetujui rencana penyelenggaraan Formula E 2022," tegas Purwanto.

Ditambahkan Purwanto, Partai Gerindra yang merupakan pengusung Anies di Pilgub DKI 2017 ini memiliki beberapa alasan terkait hajatan balap tersebut.

Salah satunya, keikutsertaan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah ajang Formula E membawa nama baik Indonesia serta telah melalui proses yang panjang.

Berikutnya, Pemprov DKI juga sudah membayar sejumlah dana commitment fee untuk perlombaan tersebut.

"Jika kita mengingkari commitment fee tersebut, artinya mencoreng nama baik bangsa dan ada penalti yang jumlahnya lebih besar," tutup Purwanto.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya