Berita

Ilustrasi ekspor/Net

Bisnis

Capai Rp 231 Triliun, Nilai Ekspor Jabar Tertinggi di Indonesia Sepanjang Semester I 2021

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 19:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Provinsi Jabar memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional pada Januari-Juni 2021. Nilainya mencapai 16,08 miliar dolar AS atau sekitar Rp 231 triliun. Nilai ini adalah 15,63 persen dari total ekspor nasional.

Hal ini seiring dengan terjadinya perbaikan ekonomi global karena negara-negara tujuan ekspor sudah mulai membuka kembali pintu perdagangannya.

"Ekspor Jabar itu nomor satu. Jadi luar biasa di masa sulit seperti ini kita cukup tinggi ekspornya," jelas Gurubesar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad, Ina Primiana, dalam webinar "Dialog Warga: Silih Tulungan bertajuk Menyikapi Pertumbuhan Ekonomi Jabar di Era Pandemi Covid-19" yang digelar Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar, Senin (16/8).


Ina yang juga Wakil Ketua Harian Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah (PED) Jabar mengungkapkan, ada peluang yang juga digunakan oleh industri dalam negeri untuk memasuki pasar-pasar yang ditinggalkan negara lain.

Oleh karena itu, peningkatan ekspor harus terus dijaga. Industri yang sudah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri  (IOMKI) harus terus berproduksi secara maksimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Menjaga agar industri esensial bisa tetap produksi dan terus bertambah dengan prokes ketat, diawasi dan dikomunikasikan kepada polisi dan satpol PP, terutama yang sudah memiliki IOMKI. Bila industri tidak ketat prokes dapat ditindak juga secara tegas," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ina menuturkan, aktivitas industri yang positif dapat dilihat dari struktur penggunaan barang impor Jabar. Pada periode Januari-Juni 2021 impor bahan baku mencapai 81,08 persen. Persentase itu meningkat 0,79 persen dari periode yang sama tahun lalu.

"Artinya industri bergerak, berjalan," ujarnya.

Melihat struktur penggunaan barang impor, Pemprov Jabar perlu melihat penurunan barang konsumsi sebagai peluang. Barang konsumsi yang biasanya impor dapat digantikan oleh barang-barang konsumsi dalam negeri.

"Jadi ada substitusi impor. Diharapkan bisa begitu. Jadi bisa menggerakkan, atau orang makin banyak yang belanja barang UMKM," paparnya.

"Sejauh mana barang-barang impor itu, terutama yang konsumsi atau bahan baku dan penolong itu bisa terbantukan oleh substitusi impor. Karena investasi untuk industri itu cukup tinggi. Jadi kalau tergantikan substitusi impor bisa mengurangi devisa yang keluar," tambah Ina.

Kinerja baik ekspor Jabar ini sejalan dengan yang sedang dilakukan Pemerintah Pusat. Presiden Joko Widodo baru saja melepas ekspor pertanian senilai Rp 7,29 triliun ke 61 negara dari 17 pintu pelabuhan udara dan laut.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 293 daerah punya sentra komoditas pertanian unggulan ekspor.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya