Senator Jakarta, Fahira Idris/Ist
Setelah menjadi polemik akibat banyak mendapat kritik dan protes dari publik, akhirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengganti tema lomba menulis artikel dalam rangka Hari Santri.
Adalah tema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' yang sebelumnya dibuat BPIP dalam lomba menulis ini yang menuai protes.
BPIP kemudian mengubah tema lomba menjadi 'Pandangan Agama dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan' dan 'Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh'.
Protes bermunculan karena tema lomba lama dinilai tidak relevan terutama di tengah situasi pandemi, tendensius, ahistoris, dan tidak memiliki konsep akademis ideologis yang kuat.
Sehingga memang sudah selayaknya diganti agar saat ini dan ke depan diskursus soal Pancasila dan nasionalisme lebih substansi dan esensi bukan lagi mengangkat tema-tema yang memancing kontroversi.
Diingatkan anggota DPD RI yang juga anggota MPR RI, Fahira Idris, hingga saat ini kehadiran BPIP sebagai sebuah institusi masih menjadi perdebatan banyak pihak.
Oleh karena itu BPIP diminta lebih bijaksana terutama dalam melemparkan wacana atau diskursus terkait Pancasila ataupun nasionalisme ke tengah publik.
Jika ingin dinilai publik sebagai lembaga yang strategis dan kehadirannya dibutuhkan bangsa, lanjut Fahira, BPIP diminta mengedepankan diskursus soal Pancasila dan nasionalisme yang sifatnya lebih substansi dan esensi.
Tidak perlu lagi melemparkan wacana yang sejatinya sudah selesai dan sudah menjadi komitmen bersama bangsa, misalnya soal hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Tema-tema yang sudah selesai seperti ini sama sekali tidak produktif dan hanya akan melahirkan ketegangan dan polemik yang tidak penting.
“Diskurus masyarakat baik soal Pancasila maupun nasionalisme saat ini sudah lebih visioner dan sangat substantif bukan lagi tema-tema yang sifatnya sensasi. Misalnya soal peran dan posisi agama, Pancasila, dan tantangan nasionalisme di era disrupsi saat ini. Atau seperti apa ekonomi Pancasila mampu beradaptasi di tengah ekonomi digital saat ini. Sejauh mana ekonomi Pancasila sudah menjadi corak pembangunan ekonomi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan," ujar Fahira Idris di Jakarta, Senin (16/8).
"Diskusi-diskusi ini yang kerap saya dengar sebagai anggota MPR saat mensosialisasikan 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) ke berbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau tiba-tiba institusi sepenting BPIP diskursusnya masih soal hukum hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan patut menjadi pertanyaan publik,†imbuhnya.
Terlepas dari itu semua, Fahira Idris mengapresiasi respons baik BPIP yang terhadap protes publik dengan mengganti tema lomba artikel dengan bahasan yang lebih substantif dan relevan serta meminta maaf atas polemik yang terjadi.
Sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, BPIP hampir pasti akan terus mendapat sorotan publik.
Hal ini sejatinya merupakan hal yang positif bagi BPIP untuk menunjukkan eksistensi kepada rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan, program, aksi dan narasi yang relevan dan konstruktif dalam pembangunan ideologi bangsa.
“Saya harap ke depan yang dilihat dan didengar publik dari BPIP adalah berbagai terobosan kebijakan, program, aksi dan narasi yang relevan dan konstruktif mengokohkan Pancasila sebagai ideologi yang visioner. Bukan hal-hal yang sifatnya kontroversi apalagi sensasi yang menjadi polemik publik,†pungkas Senator Jakarta ini.
