Berita

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi/Repro

Politik

PPP Apresiasi Permintaan Jokowi Turunkan Harga Tes PCR, Meski Masih Lebih Tinggi Dibanding Negara Lain

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 14:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Instruksi Presiden Joko Widodo agar Kementerian Kesehatan menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) menjadi Rp 450 ribu-500 ribu dan hasilnya diperoleh maksimal 1x24 jam mendapat apresiasi dari masyarakat.

Salah satunya dari Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi. Meskipun dia melihat harga tersebut masih terbilang cukup mahal dibandingkan negara-negara lain.

“Instruksi tersebut patut kami apresiasi. Namun meskipun harganya turun 50 persen tapi masih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Misalnya di Uzbekistan, harga PCR sekitar Rp 350 ribu itu pun yang 6 jam. Kalau yang 24 jam lebih murah,” tutur Baidowi lewat keterangan tertulisnya, Senin (16/8).


Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, untuk mempercepat hasil PCR, pemerintah wajib untuk memenuhi dan meningkatkan infrastruktur kesehatan. Pasalnya, tes PCR yang mahal tersebut lantaran fasilitasnya masih mengandalkan impor dengan biaya yang cukup tinggi.

"Sebab, tidak semua RS memiliki laboratorium pengujian sample. Contoh, saya PCR di salah satu RS BUMN di kabupaten, namun hasilnya masih menunggu 2-3 hari karena uji labnya dilakukan di kota. Ini masih di pulau Jawa, bagaimana kondisi di luar Jawa?” katanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya tes PCR guna meningkatkan tracing Covid-19 agar penyebarannya bisa dikendalikan.

“Untuk mempercepat tracing perlu dilakukan edukasi bagi masyarakat pentingnya PCR. Karena sejauh ini masyarakat merasa takut kalau di-PCR, hal itu akibat minimnya edukasi. Maka dari itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (harus lebih masif),” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya