Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah /Net

Politik

Mural "Jokowi 404 Not Found" Bukan Tindak Kriminal, Aparat Tidak Perlu Represif

MINGGU, 15 AGUSTUS 2021 | 14:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta atidak berlebihan menanggapi mural Jokowi 404 Not Found terlebih aparat ingin memburu para pembuat mural.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah sependapat, pihaknya meminta agar pemerintah tidak perlu berlebihan. Sebab, satiran lewat mural bukanlah tindakan kriminal yang berbahaya.

"Merespons secara represif pada konten mural rasanya berlebihan, kritik sosial melalui seni mural bukan hal baru, dan selama ini tidak menjadi persoalan,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/8).


Menurutnya, baik presiden maupun bawahannya harus lebih bijaksana dalam menghadapi kritikan dari masyarakat.

"Presiden Jokowi saya kira perlu lebih bijaksana dalam merespons kritik, meskipun mungkin Jokowi tidak tahu-menahu. Setidaknya ia dapat perintahkan kepolisian untuk tidak terlalu sensitif, terutama pada soal remeh semacam itu,” katanya.

Dedi menambahkan, terlalu klasik jika menilai adanya mural kritikan terhadap Presiden Joko Widodo dianggap sebagai sebuah kebebasan berpendapat.

“Berpendapat itu sudah hak dasar yang seharusnya tidak diganggu selama kita masih menganut sistem politik demokrasi,” imbuhnya.

Yang harus dilakukan pemerintah, kata Dedi, harus mampu menjamin ketertiban masyarakat dengan tidak mendikte masyarakat.

"Justru yang perlu ditekankan adalah soal kewajiban negara menjamin ketentraman warganya, salah satunya dengan tidak mendikte kegiatan warga negara sesuai kemauan penguasa, selama itu bukan tindakan makar,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya