Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Repro

Politik

Konstituen Pilih Ganjar dibanding Puan, Sudah Saatnya PDIP Bercerai dengan Jokowi

SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil survei yang menunjukkan konstituen PDI Perjuangan lebih banyak memilih Ganjar Pranowo makin menguatkan alasan partai banteng gencar mengiklankan Puan Maharani melalui pemasangan baliho.

Bahkan karena kekuatan Ganjar pula, Puan yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kini rajin mengkritik kebijakan pemerintah hanya untuk mendapat perhatian dari masyarakat.

"Alasan bertebarannya baliho-baliho Puan sampai dia berani akting mengkritik kebijakan Jokowi itu bagian dari bayang-bayang ketakukannya terhadap hegemoni kekuatan Ganjar yang makin tidak terbendung di PDIP," kata pengamat politik Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (14/8).


Belum lagi, Saiful Anam mendengar ada informasi valid terkait adanya dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Untuk itu, ia menyarankan kepada PDIP mengambil langkah berani jika ingin tetap membawa Puan Maharani ke kancah Pilpres 2024.

"Saya menyarankan PDIP segera memutus hubungan dengan Presiden Jokowi dan mengubah peta koalisi, yakni PDIP bisa saja menjadi partai oposisi dari pemerintahan Jokowi," usulnya.

Sebab bila masih menggaet Jokowi, kans Puan untuk bersinar di Pilpres 2024 akan semakin kecil.

"Kalau PDIP memutus hubungan dengan Jokowi, bukan tidak mungkin Puan semakin berkibar dan bersinar, karena publik menganggap bahwa ia adalah sosok yang berani melawan kekuasaan dan mementingkan rakyat daripada kepentingan kekuasaan," tandasnya.

Dalam survei Charta Politika pada 12 hingga 20 Juli 2021, Ganjar meraup 44,7 persen suara dari konstituen PDIP. Hal itu berbeda dengan perolehan Puan Maharani yang hanya dipilih 4,8 persen oleh konstituen PDIP.

"Kalau kita bandingkan dengan Mbak Puan dan Ibu Risma, hanya 4,8 persen dari pemilih PDIP yang menyatakan mendukung Mbak Puan sebagai presiden," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis secara daring, Kamis lalu (12/8).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya