Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani/Net

Politik

Demokrat: Baliho Tak Berbanding Lurus Dengan Peningkatan Elektabilitas

SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 06:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Membangun elektabilitas membutuhkan proses. Ada dinamika dan interaksi timbal balik antara kompetensi, reputasi dan integritas dalam ruang dan waktu yang mesti dipresentasikan kepada publik. Karenanya butuh waktu, tak bisa instant. Biasanya yang instant, rapuh dan semu tak kompeten karena hanya bertopeng pada pencitraan.

Demikian antara lain disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8).

"Pemasangan Baliho untuk meningkatkan popularitas adalah pilihan cara yang lazim digunakan dan cukup efektif namun tak selalu berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas," kata Kamhar.

Kamhar tak menapikan, bahwa Baliho, spanduk, dan sejenisnya merupakan variasi street media sebagai pendukung serangan darat dalam suatu pemenangan.

Namun, untuk saat ini, partai Demokrat tidak memilih menggunakan strategi baliho karena masih di tengah pandemi Covid-19.

"Partai Demokrat belum menjadikan ini sebagai kebijakan organisasi mengingat situasi bangsa kita yang tengah prihatin diterpa pandemi Covid-19," ujar Kamhar.

Adapun baliho-baliho Ketum AHY yang sebelumnya terpasang sifatnya tematik atau insidesial seperti saat Pilkada serentak 2020 yang lalu.

"Dipasang pada saat kegiatan AHY saat safari Ramadhan, dan yang dipasang oleh struktur partai di daerah sebagai penegasan komitmen dan keberpihakan saat menghadapi gerombolan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang dipimpin KSP Moeldoko beberapa waktu yang lalu," demikian Kamhar.


Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

UPDATE

Jokowi Ingkar Janji Kurangi Warisan Utang

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:52

Peralihan Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Diprediksi Mulus

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:49

KNPI Beberkan Sederet Alasan Perlunya Melegalkan Judi Online

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:46

Jokowi hingga Prabowo Ikut Berkurban Bareng Golkar Sumut

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45

Pengacara Kusnadi Serahkan Bukti Tambahan ke Dewas KPK

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:36

Garuda Indonesia Masuk Daftar Perusahaan Terbaik se-Asia Tenggara

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:29

Tiba di Mabes Polri, Prabowo Siap Terima Bintang Bhayangkara Utama

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:25

Komisi VIII Nilai Pelaksanaan Haji 2024 Banyak Persoalan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:24

Menang Pilkada Jakarta Bisa Obati Kekecewaan Kalah Pilpres

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:23

Pengacara Pegi Setiawan Minta KPK Pantau Sidang Praperadilan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:13

Selengkapnya