Berita

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi/Net

Politik

Perpanjangan PPKM Dianggap Sebagai Kebijakan yang Terlambat

JUMAT, 13 AGUSTUS 2021 | 00:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 telah diperpanjang beberapa kali oleh pemerintah pusat. Terkini, PPKM Level 4 ini kembali diperpanjang hingga 16 Agustus mendatang.

Dalam pandangan pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, kebijakan pemerintah ini sudah terlambat.

"Kita kehilangan momentum untuk mengambil langkah tegas dalam mengendalikan pandemi Covid-19,” katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (12/8).


Menurut Karim, momentum penerapan aturan yang ketat sudah lewat karena virus sudah terlanjur menyebar. Di sisi lain, publik pun sudah lelah dengan kebijakan pembatasan mobilitas ini.

“Bahkan, perusahaan pun sudah kehabisan napas," ujarnya.

Karim menilai perpanjangan PPKM Level 4 oleh pemerintah bukan sudah bisa diduga di tengah kondisi penambahan kasus yang masih tinggi. Ia menilai tekanan ekonomi yang kian berat membuat pemerintah melakukan pelonggaran dalam beberapa sektor.

"Ini artinya tekanan ekonomi jauh lebih diperhatikan ketimbang kondisi pandemi Covid-19," jelas Karim melalui pesan singkat.

Lanjut Karim, fenomena tersebut mengingatkan terhadap kebijakan sebelumnya. Di mana kebijakan di awal pandemi Covid-19 begitu ketat namun di akhir terdapat kelonggaran.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya