Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto/Repro
Mendukung peningkatan kualitas demokrasi dengan merealiasikannya ke dalam kebijakan partai yang lebih terbuka, responsif, dan demokratis menjadi komitmen Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, komitmen tersebut dituangkan Partai Golkar dengan cara meningkatkan kualitas kader partai.
Katanya, partai pohon beringin ini telah mendirikan Golkar Institute sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan yaitu ekonomi, politik, dan kepemimpinan.
Melalui Golkar Institute, Airlangga meyakini parpol sebagai pilar demokrasi dapat melahirkan SDM untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap politik. Dengan begitu, instrumen transformasi politik bagi generasi muda ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang bisa berjalan.
"Kita mengalami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil. Budaya politik sangat penting untuk menopang bagi tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (12/8).
Mengutip hasil penelitian The Economic Intelligence Unit, tentang demokrasi indeks di tahun 2020, Airlangga menyebutkan lima indikator penilaian kualitas demokrasi di suatu negara. Yaitu di antaranya ada prosses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan budaya politik.
Tak cuma itu, The Economic Intelligence Unit juga memasukkan pandemi Covid-19 sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali Indonesia.
Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia berada dalam kelompok negara demokrasi yang belum sempurna. Seperti negara-negara ASEAN lainnya.
Dalam kategori fungsi pemerintahan, Indonesia mendapat skor 7,5 yang menunjukkan kinerja lebih baik dari median kebanyakan, atau di angka 5,0 dari negara-negara di dunia.
Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme, indonesia mendapat skor 7, 85 yang menunjukkan nilai yang baik. Demikian pula dalam hal partisipasi politik Indonesia mendapat skor 6,11.
Namun, Mneko Perekonomian ini melihat sejumlah anggapan di masyarakat yang masih kurang percaya atau bahkan tidak percaya terhadap efektifitas sistem demokrasi.
Karena itu menurutnya, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus dikembangkan mulai dari tingkat elit hingga akar rumput.
"Dalam hal kebebasan sipil, kita harus meningkatan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, " tandasnya.
