Berita

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/RMOLJateng

Politik

Pemerintah Pusat Izinkan Mal Buka Dengan Syarat Vaksin, Ganjar Pranowo: Enggak Fair

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021 | 01:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aturan pemerintah pusat yang mengizinkan pusat perbelanjaan modern atau mal kembali dibuka dengan syarat pengunjung harus sudah divaksin dianggap sebagai sebuah kebijakan yang tidak adil.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Bahkan stok vaksin di sejumlah daerah pun tersendat.

Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, masih banyaknya masyarakat yang belum divaksin bukan lantaran mereka tidak mau. Melainkan karena stok vaksinnya tidak ada.


"Sebenarnya aturan itu enggak fair, karena banyak masyarakat yang belum dapat vaksin. Maka tugas pemerintah sekarang adalah segera menyiapkan vaksin lebih banyak agar (vaksinasi) bisa mempercepat," kata Ganjar, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (11/8).

Ganjar menyebut akan terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi di Jawa Tengah. Caranya dengan meminta tambahan alokasi vaksin.

Untuk memenuhi target vaksinasi selesai pada Desember 2021, Jateng butuh 2,4 juta vaksin per minggu. Namun kiriman vaksin dari pemerintah pusat sampai saat ini hanya 600 ribu sampai 700 ribu per minggu.

Dengan alokasi vaksin lebih banyak untuk Jateng, Ganjar berharap semakin banyak masyarakat yang bisa beraktivitas normal atau masuk mal.  

"Dan mereka juga bisa memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan yang sudah divaksin. Jangan ada yang dibedakan," tegasnya.

Meski begitu pihaknya meminta masyarakat bersabar untuk sementara waktu. Sebab pembukaan mall saat ini baru tahap uji coba di beberapa kota di Indonesia.

"Ini baru uji coba, jadi terpaksa kita menerima dulu kondisi ini. Apapun yang terjadi, pemerintah punya keinginan kuat untuk membantu meningkatkan kembali ekonomi dan masyarakat bisa kembali beraktivitas," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya