Berita

Ilustrasi situasi di pusat perbelanjaan atau mal saat pandemi Covid-19/Net

Politik

Masuk Mal Harus Tes PCR, Jay Octa: Para Pelaku Usaha Bisa Hancur!

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 20:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Satu aturan baru dalam masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 10 hingga 16 Agustus dirasa memeberatkan masyarakat.

Aturan baru tersebut berupa kewajiban bagi masyarakat yang ingin mengunjungi mal untuk menunjukkan hasil tes PCR negatif, sebagaimana yang disampaikan Menteri Perdagangan, M. Lutfi.

"Jadi persyaratannya sudah divaksin dan tes PCR atau Antigen, baru bisa masuk mal," kata Lutfi,  saat meninjau uji coba pembukaan Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (10/8).


Sementara itu, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers evaluasi dan penerapan PPKM pada Senin malam (9/8), sudah menyampaikan keputusan pemerintah yang mengizinkan mal dan pusat perbelajaan buka kembali.

Akan tetapi, Luhut menyatakan hanya ada empat kota yang boleh membuka mal, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Selain itu, ada aturan pembatasan bagi anak berumur 12 tahun dan orang lanjut usia 70 tahun dilarang untuk masuk mal.

Ketatnya aturan bagi pengunjung mal dipertanyakan mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN ) Jokowi, Jay Octa. Sebab dia memperkirakan aturan tersebut bakal merugikan para pelaku usaha di mal dan juga para pengemudi ojek online.

"Para pelaku usaha bisa hancur. Kalau pengunjung sepi, ya mereka bisa stres mikirin bayar sewa  tempat dan bayar gaji karyawan," kata Jay kepada wartawan, Rabu (11/8).

Aturan yang rumit itu, lanjut Jay, juga merugikan para pengemudi ojek online yang melayani jasa pembelian makanan di mal. Karena ia melihat selama masa pandemi Covid-19 pendapatan ojek online menurun drastis.

"Banyak dari mereka yang kesulitan untuk mengangsur cicilan motor. Lha sekarang dibebani biaya tes  PCR untuk masuk mal," imbuhnya.

Jay memandang, seharusnya para menteri bisa menterjemahkan kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal kebijakan PPKM Darurat ini agar tidak menyengsaarakan rakyat.

"Presiden sangat perhatian  pada rakyat kecil, menterinya jangan menghancurkan harapan rakyat. Di saat Jokowi sibuk membagi sembako untuk orang kecil, kok ada menteri yang malah nyekek rakyat," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya