Berita

Puan Maharani bersama Anies Baswedan/Net

Politik

Soal Paket Anies Puan, PKS Pilih Tidak Buat Kegaduhan Bahas Capres di Tengah Pandemi Covid-19

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 19:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Foto Puan Maharani dan Anies Baswedan bersandingan sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024 muncul di sosial media. Kemunculan itu lantaran adanya dukungan dari politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyuarakan paket pasangan itu.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nurwahid menyampaikan bahwa yang bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden untuk 2024 itu partai politik bukan kader perorangan.

"Kalau atas nama pribadi itu tidak ada kewenangan konstitusional, yang mencalonkan itu partai politik atau gabungan partai politik begitu kata UUD,” ucap HNW kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/8).


Sikap PKS sendiri, kata HNW, telah jelas akan mengusung calon presiden dan wakil presiden dari kadernya sendiri sembari memperhatikan perkembangan situasi politik ke depan.

Namun, lanjut HNW, PKS tidak menampik PKS diidentikkan mengusung Anies lantaran sebelumnya sempat mendukung Anies dalam pemilihan gubernur (Pilgub) di 2017 silam.

“Kami belum menyebut siapapun tapi bahwa kemudian ada nama Pak Anies Baswedan ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa beliau sosok nama, orang sudah tahu bahwa PKS sudah mengusung beliau, dan memenangkan beliau sebagai gubernur DKI, sehingga banyak orang mengatakan wajar kalau PKS akan mengusung beliau,” katanya.

"Tapi tu juga belum menjadi keputusan di majelis Syuro karena keputusan majelis syuronya baru akan diambil nanti. Prinsipnya, untuk Capres maupun Cawapres ada dari kader PKS,” imbuhnya.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu digaduhkan dengan isu politik dengan pencalonan presiden dan wakil presiden karena pandemi belum berhasil ditangani pemerintah dengan baik selama satu setengah tahun ini.


Sebab, dijelaskan Hidayat Nur Wahid saat ini banyak orang susah karena terdampak Covid-19, mulai kemiskinan dan bertambahnya korban PHK.


"Jadi jangan membuat kegaduhan yang tidak perlu, berikanlah setiap partai untuk melaksanakan keputusannya, untuk melaksanakan hak konstitusionalnya, pada saat nantilah partai yang memtuskan siapa yang jadi calon presiden dan wakil presiden,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya