Berita

Baliho Puan Maharani terpasang di berbagai jalan protokol di kota besar se-Indonesia/Net

Politik

Tidak Setuju Puan-Anies, PA 212: PDIP Seharusnya Dibubarkan, Bukan Malah Usung Puan

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 13:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan mengusung Puan Maharani, PDI Perjuangan seharusnya dibubarkan karena dianggap sebagai partai utama pendukung penista agama.

Begitu yang disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menanggapi adanya keinginan agar Puan dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

PA 212 kata Novel, tidak setuju jika Anies yang memiliki elektabilitas tinggi dan dipilih umat Islam dan PA 212 dipasangkan dengan Puan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI.


Dalam pandangan PA 212, ketidak setujuan pada sosok Puan Maharani disandingkan dengan Anies Baswedan karena berasal dari PDIP. PA 212 melihat sebagai partai, PDIP memiliki banyak catatan buruk.

"Adalah partai terkorup yang Puan sendiri diduga tersangkut kasus korupsi e-KTP bersama Ganjar yang lolos dari keterkaitannya Setya Novanto yang sudah divonis," ujar Novel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/8).

Bahkan, Novel menilai, PDIP merupakan partai utama pendukung penista agama dan inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dianggap ingin mengganti Pancasila dengan Ekasila dan menghapus Tap MPRS 25/1966.

"Bahkan PDIP adalah partai yang harus segera dibubarkan, bukan malah mengusung Puan jadi Capres dan Satpol PP harus menurunkan semua baliho Puan kalau tidak mampu kan ada oknum TNI biasa menurunkan baliho," pungkas Novel.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya