Berita

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani/Net

Politik

Keputusan Kemkominfo Tunda Penutupan Akses TV Analog Sudah Tepat

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 10:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika menunda pelaksanaan tahap pertama menutup akses TV analog dipuji.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai hal itu merupakan keputusan yang tepat di saat Indonesia masih berjibaku dengan pandemi Covid-19.

“Keputusan mematikan siaran TV analog yang punya dampak besar pada masyarakat, kita tentunya membutuhkan pertimbangan teramat matang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/8).


Anggota Fraksi Partai Golkar ini menambahkan pihaknya telah melakukan pengecekan perihal kesiapan set top box sebagai alat konversi yang diperlukan bagi TV analog untuk dapat menangkap siaran digital dan kenyataannya banyak stakeholders yang belum siap memenuhinya.

Menurutnya, TV merupakan kanal informasi resmi, Aryani justru mempertanyakan pemerintah ihwal bagaimana dampak terhadap upaya mengatasi pandemi jika akses masyarakat terhadap TV serta merta ditiadakan.

"Bagaimana pemerintah dapat mengklarifikasi hoax yang marak di media sosial jika TV sebagai kanal informasi terpercaya tidak tersedia bagi sebagian masyarakat yang wilayahnya terkena suntik mati siaran analog. Belum lagi kenyataan bahwa TV merupakan satu-satunya hiburan dimasa PPKM ini bagi sebagian besar masyarakat kita,” katanya.

Aryani menambahkan sejak awal Komisi I sudah menyampaikan keraguan kesiapan untuk sepenuhnya melakukan migrasi ke siaran digital.

Momentum penundaan ini menjadi kesempatan yang baik bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi secara lebih masif lagi kepada masyarakat di wilayah ASO agar semakin siap menikmati siaran digital, menghitung kebutuhan riil.

“Serta kesiapan penyediaan set top box dengan matang dan memperkirakan timeline analog switch off (ASO) yang rasional,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya