Manajerial Jokowi Berantakan Menjadikan Luhut Menteri Segala Bidang

Manajerial Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo perlu segera dirotasi agar para menteri bisa fokus bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi).

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (PUSKOD) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, Dian Ferricha menanggapi penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

"Kalau presiden ingin fokus sesuai tupoksi kementerian, ya setidaknya melakukan rotasi manajerial, tidak tumpang tindih kewenangan sehingga menteri yang diberi mandat dalam melaksanakan pekerjaannya bisa fokus," ujar Ferricha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (10/8).

Dengan rotasi manajerial, kinerja kementerian akan menjadi maksimal dan dapat dirasakan banyak pihak. Hal itu berbeda dengan sekarang, Luhut yang menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi justru diberi mandat komandoi PPKM Level 4. Alhasil, hingga kini penanganan pandemi belum terlihat hasilnya.

"PPKM belum terlihat berhasil, maka tidak semestinya Pak Luhut dipilih lagi menjadi Ketua Dewan Pengarah untuk Penyelamatan Danau, walaupun itu masih menjadi bidang dan kewenangan Menko Marinvest khususnya terkait kemaritiman," jelas Ferricha.

Di sisi lain, bila Jokowi ingin fokus penyelamatan danau, maka tugas koordinator PPKM bisa diserahkan kepada menteri lain.

"Semisal mengalihkan ke Menteri Kesehatan di mana PPKM adalah wujud lain dari karantina kesehatan lingkup besar. Ini akan menjadi contoh yang baik bahwa presiden mampu menempatkan orang sesuai keahliannya, the right man on the right job," kata Ferricha.

Sehingga masih kata Ferricha, hal tersebut dapat memberi pesan dan kesan yang baik dari publik bahwa Presiden tidak pilih kasih.

"Mampu bersikap profesional dengan memberikan kepercayaan kepada para pembantunya sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing," pungkas Ferricha.