Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Net

Politik

"Luhut Lagi, Luhut Lagi", Tanda Jokowi Andalkan Jurus Palugada dan Palugusap

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 09:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional semakin menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo menerapkan adagium palugada dan palugusap.

Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (Puskod) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, Dian Ferricha mengurai bahwa palugada yang dimaksud adalah kependekan dari “apa yang lu minta, gue ada”, sedangkan palugusap adalah “apa yang lu minta, gue siap“.

"Bagi saya, dapat juga diartikan bahwa Presiden Jokowi menerapkan adagium palugada bahkan palugusap kepada salah satu menterinya," ujar Ferricha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (10/8).


Dian mengurai bahwa tugas seorang menteri memang membantu kerja presiden sebagaimana amanat konstitusi Pasal 17 UUD 1945. Hanya saja, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Sementara perlakuan berbeda dilakukan Presiden Jokowi pada Luhut Binsar Pandjaitan. Seolah Luhut dijadikan menteri segala urusan.

Ini terlihat ketika Menko Luhut masih menjadi Koordinator PPKM Level 4 yang diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus untuk Jawa dan Bali, di satu sisi Jokowi juga menjadikannya Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Padahal, penanganan Covid-19 yang berada di bawah kendali Luhut dan berhubungan dengan nasib rakyat Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Semestinya Pak Luhut tidak dipilih lagi menjadi Ketua Dewan Pengarah untuk Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, walaupun itu masih menjadi bidang dan kewenangan Menko Marivest khususnya terkait kemaritiman," jelas Ferricha.

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya