Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Net

Politik

"Luhut Lagi, Luhut Lagi", Tanda Jokowi Andalkan Jurus Palugada dan Palugusap

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 09:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional semakin menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo menerapkan adagium palugada dan palugusap.

Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (Puskod) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, Dian Ferricha mengurai bahwa palugada yang dimaksud adalah kependekan dari “apa yang lu minta, gue ada”, sedangkan palugusap adalah “apa yang lu minta, gue siap“.

"Bagi saya, dapat juga diartikan bahwa Presiden Jokowi menerapkan adagium palugada bahkan palugusap kepada salah satu menterinya," ujar Ferricha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (10/8).


Dian mengurai bahwa tugas seorang menteri memang membantu kerja presiden sebagaimana amanat konstitusi Pasal 17 UUD 1945. Hanya saja, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Sementara perlakuan berbeda dilakukan Presiden Jokowi pada Luhut Binsar Pandjaitan. Seolah Luhut dijadikan menteri segala urusan.

Ini terlihat ketika Menko Luhut masih menjadi Koordinator PPKM Level 4 yang diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus untuk Jawa dan Bali, di satu sisi Jokowi juga menjadikannya Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Padahal, penanganan Covid-19 yang berada di bawah kendali Luhut dan berhubungan dengan nasib rakyat Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Semestinya Pak Luhut tidak dipilih lagi menjadi Ketua Dewan Pengarah untuk Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, walaupun itu masih menjadi bidang dan kewenangan Menko Marivest khususnya terkait kemaritiman," jelas Ferricha.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya