Berita

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/Net

Politik

Publik Sudah Bosan dengan Cara Pemerintah Berkilah

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rakyat Indonesia akan merasa bosan dengan alasan pemerintah yang selalu membenarkan alasan tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke tanah air.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan bahwa kehadiran TKA China ke tanah air di saat pembatasan kegiatan masyarakat di dalam negeri sudah berulang terjadi.

Mulai saat rakyat dilarang mudik, pemberlakuan PPKM darurat, hingga PPKM Level 4, TKA China terus saja datang seperti diberi karpet merah.


“Saat ditanya alasanya, pemerintah selalu menjawab mereka sudah sesuai persyaratan dan memenuhi aturan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia. Publik pasti sudah bosan dengan alasan pemerintah itu,” kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (10/8).

Anggota Fraksu PAN ini berpendapat pemerintah seharusnya tegas dan konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkannya baik untuk warga Indonesia maupun warga negara asing.

"Pemerintah harusnya konsisten menerapkan PPKM ini tidak hanya untuk rakyat dalam negri juga untuk WNA dan TKA mestinya harus diperketat,”imbuhnya.

Guspardi mendesak pemerintah untuk menghentikan masuknya warganegara China ke Indonesia untuk menghormati perasaaan warga Indonesia yang saat ini dilanda kesulitan akibat adanya pandemi Covid-19 saat ini.

“Kita mendesak pemerintah menghentikan dulu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia, meski mereka sudah mengantongi visa izin tinggal terbatas (ITAS). Setidaknya selama PPKM, pemegang ITAS dihapus dari pengecualian masuknya TKA ke Indonesia,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya