Program beasiswa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh disinyalir menyimpan banyak kejanggalan. Salah satunya adalah tidak ada indikator yang jelas dari tim penyeleksi.
Dugaan ini dimunculkan salah satu peserta program beasiswa BPSDM Aceh, Safutra Rantona, yang mengaku sangat kecewa terhadap penyelenggaraan program beasiswa BPSDM tahun anggaran 2021. Dia menilai program ini tidak terbuka dan banyak kejanggalan.
Safutra mengatakan, prosedur dan proses penilaiannya tidak terbuka. Ada nilai tes potensi akademik (TPA) tidak dimunculkan di masing-masing akun peserta. Di tingkat S3 pun tidak memiliki indikator jelas yang dinilai oleh tim seleksi beasiswa BPSDM Aceh.
"Di situ tidak ada memiliki indikator tertentu. Misalnya, masing-masing peserta beasiswa Aceh formasi penelitian S3 harus menelitinya di Aceh. Itu tidak ada," kata Safutra kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Senin (9/8).
Safutra juga menemukan banyak kejanggalan pada syarat administrasi. Seperti nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) hanya disebutkan minimal dan tidak ada syarat khusus lainnya. Misalnya, dosen S3 harus aktif di Aceh.
"Itu juga tidak dimuat. Saya terkejut ketika saya tidak lulus admistrasi. Padahal saya sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan," jelas Safutra.
Safutra mengakui semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi. Namun tiba-tiba ada yang tidak lulus administrasi.
Menurut Safutra, ketika ada syarat tidak terpenuhi atau nilai IPK tidak mencukupi tidak masalah jika tak lulus. Tapi, hal ini diputuskan tanpa ada indikator jelas yang dibuat oleh BPSDM Aceh.
Safutra pun menilai penyelenggaran besiswa di BPSDM Aceh sangat jauh berbeda dibandingkan program beasiswa lainnya. Contohnya, program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Berbeda dengan program beasiswa unggulan lainnya yang memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Biasanya, ditahapan admistrasi hanya diminta syarat apa yang harus dipenuhi," ungkapnya.
Pada tahap berikutnya, jika tidak lulus diberitahukan tidak mencukupi berkas atau nilai. Namun, Di BPSDM Aceh sistemnya tidak seperti itu.
Safutra sendiri mengaku sudah pernah lewat program beasiswa S2 bantuan LPDP.
"Itu menarik, ada klasifikasinya masing-masing. Tapi di BPSDM Aceh tidak ada," kata Safutra. "Cuma wajib upload disertasi, mau disertasi jurusan apa tidak diumumkan."
Oleh karena itu, Safutra meminta program beasiswa BPSDM Aceh memiliki mekanisme yang baik dan terbuka.
"Tes CPNS saja, kita keluar dari ruangan sudah keluar nilainya. Tapi di BPSDM Aceh tidak ada, atau mereka memang tidak paham tentang tekhnologi. Atau jangan-jangan ada titipan yang lebih besar dari pada kami sebagai anak petani," ucap Safutra.
Sehingga Safutra pun menduga ada peserta titipan pada penyelenggaran beasiswa BPSDM Aceh. Kalau memang demikian, seharunya jangan dibuka untuk umum. Berikan saja kepada mereka-mereka yang dianggap pantas oleh pihak pelaksana.
Safutra berharap program beasiswa BPSDM yang menggunakan anggaran Aceh harus bisa bermanfaat untuk banyak kalangan.
Aceh harus belajar dari masa lalu. Kasus beasiswa di Aceh pernah berkasus tindak pidana korupsi. Untuk itu, pada 2021 menjadi ajang pembuktian bahwa Aceh bisa memberikan manfaat untuk rakyatnya.
