Berita

Pakar hukum pidana internasional Profesor Romli Atmasasmita/Net

Hukum

Pakar Hukum Internasional: Red Notice Yang Diajukan Indonesia Tak Dipublikasi Umum

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 14:47 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Semua red notice yang diajukan oleh pihak Indonesia tidak dipublikasi untuk umum. Jika yang terpublikasi di website Interpol dipastikan pengajuanya dilakukan oleh negara lain.

Demikian disampaikan Pakar hukum pidana internasional Profesor Romli Atmasasmita soal tidak adanya red notice Harun Masiku di website Interpol.

"Kalaupun ada WNI yang dipublish melalui website Interpol, itu sudah pasti bukan pengajuan dari Interpol Indonesia, tetapi negara lain yang mengajukan dan kebetulan pelakunya WNI," kata Prof Romli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/8).


Penulis buku pengantar hukum pidana Internasional ini mengatakan, sampai saat ini seluruh red notice yang diajukan oleh Interpol Indonesia tidak dipublikasi.

"Semua red notice yang diajukan oleh Indonesia hingga saat ini tidak ada yang dipublish untuk umum," tandas guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran ini.

Prof Romli menambahkan, masyarakat umum bisa melihat red notice yang dipublish melalui website Interpol, namun hanya sebatas nomor red notice, nama, tanggal lahir dan jenis kejahatannya saja.

"Sedangkan data detail hanya bisa dibuka melalui aplikasi sistem jaringan Interpol," pungkas Prof Romli.



Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya