Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Kecenderungan Presiden Joko Widodo yang selalu mengandalkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan pandemi Covid-19 dinilai telah membuat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengurai bahwa Jokowi terkesan lamban dan membingungkan. Puncaknya saat varian Delta menghantam hingga memaksa pemerintah menerbitkan kebijakan PPKM Darurat.
“Jadi di awal pandemi kesiapsiagaan mengendalikan pandemi Covid-19 justru diinisiasi kepala-kepala daerah bukan presiden, kondisi ini menggambarkan apa yang disampaikan oleh Megawati," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (6/8).
Dia juga melihat ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan daerah yang sudah inisiatif bergerak terlebih dahulu. Inisiatif pencegahan menjadi percuma lantaran hanya mencakup daerah tertentu saja. Sementara di luar daerah, sebaran virus sulit dikendalikan karena tidak ada kebijakan tegas secara nasional.
Satyo mencontohkan DKI Jakarta yang sempat menarik rem darurat PSBB ketat di awal Januari 2021. Rem ditarik karena kasus positif di Jakarta melonjak usai libur panjang akhir tahun.
Singkatnya, Satyo ingin mengatakan bahwa pernyataan Megawati yang mengungkit bahwa dirinya pernah meminta Presiden Jokowi menjadi komando langsung tanggap darurat, disampaikan karena tidak ada perbaikan nyata di lapangan.
Sementara di satu sisi Jokowi selalu mengandalkan Luhut Pandjaitan sebagai komandan PPKM.
“Yang justru berakibat kontraproduktif dan bikin semrawutnya penanganan pandemi," kata Satyo.
"Itu terbukti bukan dikomando oleh Presiden, pelaksanaan pengendalian yang berubah-ubah berikut dasar hukumnya, dari PSBB ke PPKM dengan Darurat atau yang level-level dengan dasar hukum hanya Instruksi Mendagri," pungkas Satyo.