Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengamat Duga Megawati Sedang Kecewa Lantaran Jokowi Selalu Mengandalkan Luhut

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 11:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kecenderungan Presiden Joko Widodo yang selalu mengandalkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan pandemi Covid-19 dinilai telah membuat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengurai bahwa Jokowi terkesan lamban dan membingungkan. Puncaknya saat varian Delta menghantam hingga memaksa pemerintah menerbitkan kebijakan PPKM Darurat.

“Jadi di awal pandemi kesiapsiagaan mengendalikan pandemi Covid-19 justru diinisiasi kepala-kepala daerah bukan presiden, kondisi ini menggambarkan apa yang disampaikan oleh Megawati," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (6/8).


Dia juga melihat ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan daerah yang sudah inisiatif bergerak terlebih dahulu. Inisiatif pencegahan menjadi percuma lantaran hanya mencakup daerah tertentu saja. Sementara di luar daerah, sebaran virus sulit dikendalikan karena tidak ada kebijakan tegas secara nasional.

Satyo mencontohkan DKI Jakarta yang sempat menarik rem darurat PSBB ketat di awal Januari 2021. Rem ditarik karena kasus positif di Jakarta melonjak usai libur panjang akhir tahun.

Singkatnya, Satyo ingin mengatakan bahwa pernyataan Megawati yang mengungkit bahwa dirinya pernah meminta Presiden Jokowi menjadi komando langsung tanggap darurat, disampaikan karena tidak ada perbaikan nyata di lapangan.

Sementara di satu sisi Jokowi selalu mengandalkan Luhut Pandjaitan sebagai komandan PPKM.

“Yang justru berakibat kontraproduktif dan bikin semrawutnya penanganan pandemi," kata Satyo.

"Itu terbukti bukan dikomando oleh Presiden, pelaksanaan pengendalian yang berubah-ubah berikut dasar hukumnya, dari PSBB ke PPKM dengan Darurat atau yang level-level dengan dasar hukum hanya Instruksi Mendagri," pungkas Satyo.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya