Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengamat Duga Megawati Sedang Kecewa Lantaran Jokowi Selalu Mengandalkan Luhut

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 11:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kecenderungan Presiden Joko Widodo yang selalu mengandalkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan pandemi Covid-19 dinilai telah membuat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengurai bahwa Jokowi terkesan lamban dan membingungkan. Puncaknya saat varian Delta menghantam hingga memaksa pemerintah menerbitkan kebijakan PPKM Darurat.

“Jadi di awal pandemi kesiapsiagaan mengendalikan pandemi Covid-19 justru diinisiasi kepala-kepala daerah bukan presiden, kondisi ini menggambarkan apa yang disampaikan oleh Megawati," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (6/8).


Dia juga melihat ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan daerah yang sudah inisiatif bergerak terlebih dahulu. Inisiatif pencegahan menjadi percuma lantaran hanya mencakup daerah tertentu saja. Sementara di luar daerah, sebaran virus sulit dikendalikan karena tidak ada kebijakan tegas secara nasional.

Satyo mencontohkan DKI Jakarta yang sempat menarik rem darurat PSBB ketat di awal Januari 2021. Rem ditarik karena kasus positif di Jakarta melonjak usai libur panjang akhir tahun.

Singkatnya, Satyo ingin mengatakan bahwa pernyataan Megawati yang mengungkit bahwa dirinya pernah meminta Presiden Jokowi menjadi komando langsung tanggap darurat, disampaikan karena tidak ada perbaikan nyata di lapangan.

Sementara di satu sisi Jokowi selalu mengandalkan Luhut Pandjaitan sebagai komandan PPKM.

“Yang justru berakibat kontraproduktif dan bikin semrawutnya penanganan pandemi," kata Satyo.

"Itu terbukti bukan dikomando oleh Presiden, pelaksanaan pengendalian yang berubah-ubah berikut dasar hukumnya, dari PSBB ke PPKM dengan Darurat atau yang level-level dengan dasar hukum hanya Instruksi Mendagri," pungkas Satyo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

UPDATE

KPK Tidak Ragu Tetapkan Yaqut Cholil Tersangka

Kamis, 08 Januari 2026 | 20:04

KPK Ultimatum Kader PDIP Nyumarno Hadiri Pemeriksaan

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:47

Wanita Ditembak Mati Agen ICE, Protes Meluas

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:43

Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha Dicecar soal Aliran Uang Suap

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:31

Kader PDIP Nyumarno Mangkir dari Panggilan KPK

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:25

Akademisi UGM Dorong Penguatan Mata Kuliah Ekonomika Koperasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:19

Arab Saudi Klaim Pemimpin Separatis Yaman Selatan Melarikan Diri Lewat Somaliland

Kamis, 08 Januari 2026 | 19:15

Presiden Prabowo Beri Penghargaan Ketua Umum GP Ansor

Kamis, 08 Januari 2026 | 18:50

Istri Wawalkot Bandung Menangis di Sidang Praperadilan

Kamis, 08 Januari 2026 | 18:45

Rizki Juniansyah Ngaku Tak Tahu Bakal Naik Pangkat Jadi Kapten TNI

Kamis, 08 Januari 2026 | 18:32

Selengkapnya