Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Badai Akidigate Sudah Berlalu

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 11:14 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

AKHIRNYA drama tak jelas tragedi atau komedi namun jelas berjudul “Sumbangsih Dua Triliun” telah berakhir dengan permintaan maaf resmi Kapolda Sumatera Selatan yang mengakui dirinya melakukan kesalahan tidak cermat dan seksama merecheck kebenaran sumbangsih dua triliun sebelum menyelenggarakan upacara resmi serah-terima sumbangsih dua triliun rupiah di mapolda sumsel disaksikan Gubernur Sumsel.  

Kecewa


Banyak pihak kecewa. Terutama para warga Palembang dan sesama etnis dengan sang “penyumbang”  yang sudah terlanjur merasa bangga bahwa kota Palembang menjadi lokasi suatu peristiwa spektakular dan sang “penyumbang” tergolong etnis tertentu.


Bahkan sumbangsih dua triliun sudah terlanjur didayagunakan untuk memuji etnis tertentu sambil menyemooh kelompok umat agama tertentu yang tidak disukai yang mencemooh.

Sementara yang dicemooh juga merasa kecewa akibat dicemooh tanpa terlibat dalam membuat hoax yang menghebohkan persada Nusantara pada masa pagebluk Corona.

Bahkan timbul curiga bahwa kasus Akidigate sengaja direkayasa demi mengalihkan perhatian publik terhadap isu yang lebih penting diperhatikan.

Hukum


Setelah drama sumbangan yang benar-benar sumbang itu terbongkar sebagai omong kosong belaka maka bermunculan berbagai pertanyaan masyarakat awam hukum mengenai masalah hukum.

Apakah seorang penyumbang yang batal menyumbang bisa diadili? Apakah seorang yang batal menerima sumbangan yang ternyata sumbangan bisa diadili?

Andaikata memang bisa diadili lalu atas tuduhan apa Bagaimana apabila sang penyumbang yang bersangkutan menyumbang diadili lalu ternyata sedang mengalami gangguan kesehatan sehingga berkhayal mampu memberikan sumbangsih dua triliun rupiah, apakah tetap harus dihukum penjara atau disembuhkan di rumah sakit jiwa?

Lalu hukuman dijatuhkan atas tuduhan apa? Apakah atas tuduhan menipu padahal tidak ada pihak yang dirugikan kecuali merasa kecewa akibat ternyata sumbangan dua triliun sebenarnya tidak pernah ada? Apakah ada pasal untuk menghukum seorang yang berniat memberi sumbangan yang sebenarnya tidak ada?

Jangan Menghakimi


Sebagai seorang umat Nasrani yang berupaya mematuhi ajaran Jesus Kristus tentang jangan menghakimi, saya tidak berani menghakimi pihak penyumbang yang batal menyumbang akibat tidak ada yang disumbangkan.

Namun secara khusus saya berbelarasa terhadap Kapolda Sumsel sebagai pihak penerima yang batal menerima
sumbangan yang ternyata tidak ada. Konon beliau bisa dituntut atas dugaan membuat kegaduhan yang memang ada pasalnya di dalam hukum yang berlaku di Indonesia dengan negara hukum.

Insya Allah, Kapolda Sumsel tidak akan diseret ke meja hijau, tetapi cukup ditegur secara internal oleh Kapolri agar tidak mengulang kecerobohan prosedur hukum di masa mendatang.

Itu harapan saya pribadi sebagai rakyat jelata awam hukum karena yakin bahwa Kapolda Sumsel sama sekali tidak berniat buruk.

Praduga Tak Bersalah

Secara khusus saya berterima kasih kepada budayawan merangkap jurnalis senior Ilham Bintang dan Kantor Berita Politik Republik Merdeka Online (RMOL) yang telah berkenan memberitakan kasus sumbangan dua triliun sejak awal sampai akhir secara sistematis serta disiplin taat prosedur jurnalisme interogatif sambil tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah.

Sementara Carl Bernstein-Robert Woodward atas pemberitaan Watergate memperoleh anugrah Pullitzer, maka secara kelirumologis pada hakikatnya tidak terlalu keliru apabila Ilham Bintang-RMOL atas pemberitaan
Akidigate memperoleh anugrah Adinegoro. Merdeka!

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya