Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Pengangguran Sudah jadi Komorbid Jauh sebelum Covid-19

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 18:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Meningkatnya kasus kematian akibat Covid-19 tak bisa dipandang sepele. Apalagi, tingginya angka kematian diikuti dengan peningkatan kasus terkonfirmasi positif.

Melihat pola penanganan Covid-19 ini, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menduga, ada hal yang sedang dikejar pemerintah di luar tujuan utama menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah.

"Pemerintah sepertinya fokus untuk mencapai rasio-rasio pengendalian pandemi yang ditetapkan WHO, tetapi di sisi lain mengabaikan upaya pencegahan kematian lebih banyak," kritik Gde Siriana saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/8).


Tak hanya itu, pemerintah juga cukup kentara lebih mengutamakan sektor ekonomi dibanding penyelamatan rakyat. Padahal, pencegahan kematian akibat Covid-19 harusnya bisa digalakkan melalui penambahan testing dan tracing.

"Kebijakan tergesa-gesa yang ingin mengejar sektor ekonomi, sementara masih banyak orang meninggal akibat Covid-19 tidak bisa menjanjikan hasil yang besar di sektor ekonomi," jelasnya.

Bicara masalah ekonomi, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengklaim sudah terjadi sejak periode pertama Presiden Joko Widodo, bukan hanya saat pandemi Covid-19.

Pengangguran dan pengeluaran konsumsi seakan menjadi masalah klasik yang tak kunjung beres.

"Perekonomian rezim infrastruktur yang bertumpu pada utang belum mampu tumbuh di atas 5%. Stagnasi ekonomi ini menjadi komorbiditas, penyakit bawaan yang akan memperburuk dampak pandemi," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya