Berita

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

Politik

Guspardi Gaus Tuntut Penjelasan Konkret dari Pemerintah Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan

SELASA, 03 AGUSTUS 2021 | 20:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengecatan ulang pesawat Kepresidenan di tengah situasi pandemi Covid-19 menjadi pertanyaan publik, khususnya mengenai maksud dan tujuannya.

Meski sudah dijelaskan oleh Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono bahwa pegecatan ulang pesawat tersebut bagian dari perawatan, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menuntut penjelasan konkret pemerintah.

Pasalnya, ia melihat hal ini penting dijelaskan secara rinci oleh pihak Istana kepada masyarakat, agar tidak menambah panjang daftar polemik dan masalah negara.


"Pemerintah harus menjelaskan kepada publik supaya jangan menimbulkan miskomunikasi dan persepsi yang terkesan menghamburkan dana. Tentu harus dilakukan klarifikasi. Wajib itu," kata Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (3/8).

Politisi PAN itu menilai, langkah yang dilakukan pemerintah tersebut jelas menunjukkan kesan kurang peduli terhadap kondisi masyarakat saat ini yang tengah berjuang menghadapi pandemi.

Bahkan menurutnya, ini pun bertolak belakang dengan imbauan Jokowi yang meminta jajaran menteri dan kepala lembaganya memiliki rasa sense of crisis.

"Harus punya sense of crisis lah ya. Harus mempunyai rasa kepedulian terhadap kondisi kekinian," tegasnya.

Untuk itu, legislator asal Sumatera Barat ini meminta agar pemerintah tak melakukan hal-hal yang memang tidak diperlukan saat ini. Apalagi, hanya sekadar mengecat ulang pesawat dan helikopter kepresidenan dengan anggaran yang cukup besar.

"Hal-hal yang tidak substansi tak perlu dilakukan," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya