Berita

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

Politik

Guspardi Gaus Tuntut Penjelasan Konkret dari Pemerintah Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan

SELASA, 03 AGUSTUS 2021 | 20:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengecatan ulang pesawat Kepresidenan di tengah situasi pandemi Covid-19 menjadi pertanyaan publik, khususnya mengenai maksud dan tujuannya.

Meski sudah dijelaskan oleh Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono bahwa pegecatan ulang pesawat tersebut bagian dari perawatan, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menuntut penjelasan konkret pemerintah.

Pasalnya, ia melihat hal ini penting dijelaskan secara rinci oleh pihak Istana kepada masyarakat, agar tidak menambah panjang daftar polemik dan masalah negara.


"Pemerintah harus menjelaskan kepada publik supaya jangan menimbulkan miskomunikasi dan persepsi yang terkesan menghamburkan dana. Tentu harus dilakukan klarifikasi. Wajib itu," kata Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (3/8).

Politisi PAN itu menilai, langkah yang dilakukan pemerintah tersebut jelas menunjukkan kesan kurang peduli terhadap kondisi masyarakat saat ini yang tengah berjuang menghadapi pandemi.

Bahkan menurutnya, ini pun bertolak belakang dengan imbauan Jokowi yang meminta jajaran menteri dan kepala lembaganya memiliki rasa sense of crisis.

"Harus punya sense of crisis lah ya. Harus mempunyai rasa kepedulian terhadap kondisi kekinian," tegasnya.

Untuk itu, legislator asal Sumatera Barat ini meminta agar pemerintah tak melakukan hal-hal yang memang tidak diperlukan saat ini. Apalagi, hanya sekadar mengecat ulang pesawat dan helikopter kepresidenan dengan anggaran yang cukup besar.

"Hal-hal yang tidak substansi tak perlu dilakukan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya