Berita

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Ist

Nusantara

Ibaratkan Helm, Anies Baswedan: Vaksin Covid-19 Beri Perlindungan dari Risiko Fatal

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 22:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan sertifikat vaksinasi sebagai persyaratan administrasi bagi warga untuk bisa melakukan berbagai aktivitas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko terpapar bahkan kematian akibat paparan virus corona baru (Covid-19).

"Sama seperti ketika teman-teman mau naik motor, boleh, tapi harus pakai helm. Untuk meminimalkan risiko cedera kepala yang fatal kalau terjadi kecelakaan," ungkap Anies melalui akun Instagram miliknya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (2/8).


Orang nomor satu di ibukota itu menambahkan, helm hanya untuk melindungi diri sendiri.

Demikian pula Vaksinasi, berfungsi untuk melindungi diri sendiri, keluarga dan orang-orang di sekitar.

"Untuk punya helm kita harus beli sekian ratus ribu rupiah. Untuk dapat vaksin kita cukup daftar lewat JAKI, gratis. Tunggu apa lagi?" jelas Anies.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan 402/2021 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease (Covid-19)

Aturan ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong masyarakat wajib vaksin dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan imunitas secara keseluruhan, sehingga pandemi Covid-19 bisa ditangani.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya