Rencana Jakarta Jadikan Vaksin Syarat Beraktivitas Adalah Pemaksaan yang Positif

Vaksin merupakan ikhtiar manusia paling optimal untuk melawan Covid-19 saat ini. Penegasan tersebut bersumber dari sains atau ilmu pengetahuan.

Begitu kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli kepada wartawan, Senin (2/8).

Menurutnya, sains adalah akumulasi pengetahuan ilmiah manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang. Bukan hasil dari wangsit, klenik, tipu-tipu atau ilmu coba-coba yang hoax.

Oleh karena itu, semua pihak harus menggencarkan kegiatan vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Pemerintah, legislatif, alim-ulama, pihak swasta, dan masyarakat luas.

“Pemerintah harus tetap menyediakan vaksin gratis untuk rakyat,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, Taufik Zoelkifli menegaskan bahwa dirinya turut mendukung rencana kebijakan Pemda DKI Jakarta yang mensyaratkan sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang akan berkegiatan sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya.

“Itu bentuk pemaksaan yang positif. Tidak selamanya tindakan pemaksaan buruk. Kita sebagai orang tua seringkali harus memaksa anak-anak untuk belajar, istirahat ataupun ibadah,” tegasnya.

Kebijakan syarat sertifikat vaksin untuk berkegiatan juga bagus untuk menggairahkan kembali ekonomi rakyat. Selain karena murah (selama vaksin disediakan gratis oleh pemerintah) kebijakan tersebut bisa membuat para pelaku usaha kembali menjalankan bisnisnya.

Mereka tidak akan ragu untuk meminta pegawainya atau konsumennya vaksin. Itu bisa masuk dalam biaya resiko dalam bisnisnya.

Tetapi kebijakan persyaratan sertifikat vaksinasi itu tentu harus dibarengi pencabutan PPKM atau PSBB atau nama yang terlalu membatasi pergerakan masyarakat tanpa memberikan solusi ekonomi bagi mereka.

“Semoga kebijakan tersebut bisa direalisasikan segera dan Indonesia segera bebas pandemi Covid-19,” tutup politisi PKS itu.