Berita

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Net

Politik

Rencana Jakarta Jadikan Vaksin Syarat Beraktivitas Adalah Pemaksaan yang Positif

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 11:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Vaksin merupakan ikhtiar manusia paling optimal untuk melawan Covid-19 saat ini. Penegasan tersebut bersumber dari sains atau ilmu pengetahuan.

Begitu kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli kepada wartawan, Senin (2/8).

Menurutnya, sains adalah akumulasi pengetahuan ilmiah manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang. Bukan hasil dari wangsit, klenik, tipu-tipu atau ilmu coba-coba yang hoax.


Oleh karena itu, semua pihak harus menggencarkan kegiatan vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Pemerintah, legislatif, alim-ulama, pihak swasta, dan masyarakat luas.

“Pemerintah harus tetap menyediakan vaksin gratis untuk rakyat,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, Taufik Zoelkifli menegaskan bahwa dirinya turut mendukung rencana kebijakan Pemda DKI Jakarta yang mensyaratkan sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang akan berkegiatan sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya.

“Itu bentuk pemaksaan yang positif. Tidak selamanya tindakan pemaksaan buruk. Kita sebagai orang tua seringkali harus memaksa anak-anak untuk belajar, istirahat ataupun ibadah,” tegasnya.

Kebijakan syarat sertifikat vaksin untuk berkegiatan juga bagus untuk menggairahkan kembali ekonomi rakyat. Selain karena murah (selama vaksin disediakan gratis oleh pemerintah) kebijakan tersebut bisa membuat para pelaku usaha kembali menjalankan bisnisnya.

Mereka tidak akan ragu untuk meminta pegawainya atau konsumennya vaksin. Itu bisa masuk dalam biaya resiko dalam bisnisnya.

Tetapi kebijakan persyaratan sertifikat vaksinasi itu tentu harus dibarengi pencabutan PPKM atau PSBB atau nama yang terlalu membatasi pergerakan masyarakat tanpa memberikan solusi ekonomi bagi mereka.

“Semoga kebijakan tersebut bisa direalisasikan segera dan Indonesia segera bebas pandemi Covid-19,” tutup politisi PKS itu.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya