Berita

Meghan Markle/Net

Dunia

Dengan Dukungan Clinton dan Obama, Meghan Markle Bisa Ikut Pilpres AS 10 Tahun Lagi

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 10:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Meghan Markle, istri Pangeran Harry yang telah menanggalkan status bangsawan Inggris, bisa terjun ke dunia politik dan bahkan menjadi kandidat presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat.

Menurut penulis biografi, Tom Bower yang dimuat The Sun pada Minggu (1/8), Markle dapat mencalonkan diri sebagai presiden AS dalam waktu 10 tahun ke depan, setelah membangun akar politiknya.

Ia mengatakan, karir politik masa depan Markle adalah hal yang baik, namun akan banyak memicu kritik.


Untuk membangun akar politiknya, Bower menyarankan agar Markle memulai dengan mengikuti pemilihan kongres atau gubernur. Ia harus mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh politik yang kuat sebelum mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih besar.

"Dengan dukungan dari para godfather Demokrat, (Bill) Clinton dan (Barack) Obama, Meghan seharusnya memiliki sedikit kesulitan untuk dinominasikan sebagai salah satu dari 40 anggota Kongres negara bagian yang dikirim ke Washington," ujar Bower.

"Jika orang California berduyun-duyun ke Perang Salib untuk Kebaikan, maka setelah dua periode, hanya empat tahun, dia dapat membangun akar politiknya. Setelah itu, nasib akan mengambil alih," tambahnya.

Bower menilai, Markle memiliki cukup keberanian dan kepercayaan diri untuk bertahan di bawah tekanan pemilihan presiden dan menanggapi kritik.

"Pertanyaannya apakah dia punya stamina?" sambungnya.

Gagasan tentang Markle dalam politik tidak populer di Amerika. Menurut The Express di AS dan Inggris, 80 persen orang Amerika percaya bahwa Markle tidak boleh terjun ke dunia politik. Pendapat itu diamini oleh 75 persen warga Inggris.

Markle dan Pangeran Harry, berserta anak mereka, pindah ke AS pada musim panas lalu. Mereka membeli dan tinggal di sebuah rumah senilai 14,7 juta dolar di Montecito, California setelah keluar dari anggota senior kerajaan Inggris.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya